Volume 4, Nomor 1, Januari 2012)
Proses demokratisasi pasca Reformasi membawa
arus besar perubahan sistem politik dari tingkat nasional hingga tingkat
lokal. Euporia demokrasi telah membawa sebuah grand desain baru, sehingga lahirlah beberapa sistem
yang dianggap sebagai implementasi demokratisasi. Otonomi daerah dan
pemilihan kepala daerah langsung adalah salah satu contoh bagaimana
demokratisasi didistribusikan hingga ke tingkat lokal.
Pergeseran sistem politik ini, khususnya ditingkat lokal tentunya
akan mempunyai pengaruh terhadap kebiasan-kebiasan (kearifan) masyarakat
yang ada ditingkat lokal khususnya menyangkut budaya politik, dan ini
akan berimplikasi pada perubahan sosial tertentu pada masing-masing
daerah. Perubahan tersebut dipicu karena adanya benturan antara konsep
atau standar global mengenai sistem demokrasi yang menjadi episentrum
perubahan sistem politik setelah reformasi, dengan nilai-nilai budaya
atau kearifan lokal yang sudah sekian lama berlangsung disuatu daerah.
Perubahan sistem yang diinginkan jelas akan mengalami fase transisi
sebelum demokratisasi tersebut betul-betul matang menjadi sistem yang
kuat. Pada fase inilah konsolidasi demokratisasi akan menghadapi
benturan-benturan. benturan benturan tersebut menyangkut relasi warga
masyarakat dengan proses politik yang akan berlangsung kaitannya dengan
perubahan pada institusi-institusi politik, pemilihan pemimpin politik,
komunikasi politik, ekonomi politik yang akan mengubah masyarakat pada
situasi sosial tertentu.
Pada Jurnal edisi kali ini, beberapa tulisan akan membahas mengenai
bagaimana perubahan-perubahan itu berlangsung. Perubahan tersebut erat
kaitannya dengan perubahan dinamika politik nasional dan kearifan lokal.
Tulisan pertama oleh Andi Said Ali Akbar akan memaparkan
indikasi-indikasi mengenai perkembangan partai politik setelah
reformasi. Sistem demokrasi yang dibangun pasca reformasi mengarah pada
sistem politik High Cost atau demokrasi berbiaya tinggi.
Tulisan kedua oleh Akhmad Satori akan mengkaji mengenai Bagaimana
proses terjadinya sistem sosial dan sistem budaya, juga sistem keagamaan
majemuk yang berlaku sekarang di Susuru, dan Bagaimana proses transisi
masyarakat Susuru dalam memahami kemajemukan.
Dinamika lokal akan dipaparkan oleh Muhtar Haboddin dalam tulisan
selanjutnya mengenai pertarungan politik (Pilkada) dari dua kelompok
sosial yang berbeda di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, yakni
golongan Karaeng dan Daeng.
Hendra Gundawa dan Fitriani Yuliawati dalam tulisan keempat akan
mencermati mengenai peran Pers lokal terhadap dinamika Politik lokal
yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Tema besar dari tulisan ini adalah
terlokalisirnya isu-isu mengenai dinamika sosial-politik lokal seiring
bangkitnya kebebasan dan peranan media terutama setelah implementasi
Otonomi Daerah dan pemilihan kepala daerah langsung.
Selanjutnya tulisan kelima dari Subhan Agung akan mengkaji mengenai
dampak eksploitasi pasir Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya terhadap
kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Benang merah dari tulisan
ini adalah lemahnya Governability pemerintah daerah dalam
melayani kepentingan publik. “perselingkuhan” antara pejabat,
elite-elite politik lokal dengan sejumlah pengusaha menjadi penyebab
rendahnya Governability karena keberpihakan mereka kepada kelompok pemilik modal.
Tulisan Subhan Agung tentang lemahnya governability diatas ditutup
dengan tulisan dari Taufik Nurohman dan Wiwi Widiastuti yang mengkaji
bagaimana kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya dari prespektif opini publik.
Last but not least, mudah-mudahan jurnal edisi kali ini bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca.
