Oleh : Subhan Agung[1]
 

Pengantar

Hal yang akan saya sampaikan dalam tulisan ini boleh jadi sesuatu yang debatible. Maklumlah demikian, karena membahas sesuatu yang telah lewat dengan rentang waktu berabad-abad lamanya, tentunya bukanlah sesuatu yang mudah dicari konklusinya.

Untuk memprediksi kejadian tersebut betul-betul terjadi membutuhkan penelaahan yang berdasar pada bukti-bukti yang dianggap memadai seperti yang menjadi kajian penting dalam ilmu sejarah selama ini. Oleh karena itu, anggaplah tulisan ringan ini hanya menjadi bagian dari bertebarnnya tulisan ilmiah tentang masa lampau. Harapannya menjadi perenungan dalam membaca sejarah lama kita. Tulisan ini bukanlah mencari konklusi, namun mewarnai proses perdebatan intu sendiri.

---

(Respon Masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap Pelaksanaan Pemilukada  Tahun 2012)

Oleh : Edi Kusmayadi, Subhan Agung dan Rino Sundawa

Proses demokrasi pada prinsipnya menggunakan tingkat partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur apakah sebuah kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun lokal bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa diterima oleh mayoritas masyarakat. Walaupun indikator tingkat partisipasi masyarakat ini masih bisa diperdebatkan dan diperbandingkan, karena indikator berhasil tidaknya sebuah pemilihan kepala daerah tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif tapi pendekatan kualitatif sebagai faktor yang berpengaruh yang menentukan apakah sebuah pemilihan kepala daerah berkualitas atau tidak.

Seperti diketahui Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan julukan Kota Santri Bulan Juli 2012 besok akan menggelar Pemilukada. Salah satu pendekatan tersebut akan digunakan untuk melihat respon masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilukada di kota mereka.

Prosedur Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada berbagai faktor yang saling terkait, seperti sejauh mana kualitas calon kepala daerah yang akan bertarung, kompetensinya dalam hal kepemimpinan, kredibilitas partai politik lokal, tingkat pendidikan/kecerdasan politik masyarakat dan satu hal yang tidak kalah penting adalah tingkat kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan asumsi tersebut, kajian ini mencoba ingin mengetahui sejauh mana respon masyarakat Kota Tasikmalaya dalam menyikapi pemilihan Wali Kota pada 2012. Pengertian respon pada penelitian adalah sebagai asumsi dasar yang akan menjadi dasar untuk menjawab dua pertanyaan sekaligus, yaitu tingkat partisipasi dan tingkat kualitas pelaksanaan Pemilukada. Dalam mencari jawaban sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat, pencarian terhadap respon masyarakat ini sangat penting, karena logikanya tingkat partisipasi yang tinggi tidak akan terjadi bilamana tidak ada respon yang baik dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan tingkat kualitas pelaksanaan Pemilukada Kota Tasikmalaya, dimana respon masyarakat ini terkait erat dengan tingkat kecerdasan politik masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyikapi Pemilukada, hal tersebut menjadi jawaban dasar berkualitas atau tidaknya pelaksanaan Pemilukada.

Guna mencari data sehingga dicapai sebuah kesimpulan, peneliti menggunakan informan yang ditentukan (purposive sampling)[2], yaitu dari beberapa kelompok masyarakat yang dianggap relevan dalam mewarnai proses Pemilukada, diantaranya Ulama, etnis Tionghoa, dan masyarakat yang diwakili oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah yakni pedagang, supir angkutan dan tukang becak.

Respon Etnis Tionghoa

Sama halnya dibeberapa daerah, etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya merupakan etnis minoritas, tetapi dibidang ekonomi menjadi salah satu roda penggerak perekonomian besar yang menggerakan sektor perdagangan dan jasa. Dari sisi jumlah, tentunya etnis Tionghoa tidak bisa menjadi sumber daya politik yang bisa digiring suaranya untuk mendukung salah satu calon, tetapi sumber daya politik yang menyangkut finansial politik, tentunya dapat diperhitungkan untuk mempengaruhi dinamika politik lokal di kota Tasikmalaya, mengingat beberapa individu/kelompok pengusaha besar di kota Tasikmalaya dimiliki oleh beberapa orang keturunan Tionghoa yang melebarkan sayap bisnisnya dibeberapa proyek, yakni pusat perbelanjaan (Mall), pusat hiburan, perumahan dan grosir.

 Isu-isu yang berkembang seputar adanya dukungan keuangan dari beberapa pengusaha Tionghoa kepada beberapa politisi atau calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya memang sudah menjadi rahasia umum bagi sebagaian masyarakat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Heriyanto salah satu pengusaha perumahan dari etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya.

Adanya dukungan keuangan ini dalam konteks politik, jelas menggambarkan bahwa adanya jalinan kepentingan tertentu, kepentingan tersebut bisa kepentingan beberapa individu dikalangan Tiongoa, atau kepentingan secara umum yang diinginkan oleh seluruh etnis Tionghoa yang ada di kota Tasikmalaya. yang jelas etnis tionghoa memiliki peranan politik yan sangat relevan untuk penelitian dalam mencari jawaban atas respon masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilukada kota Tasikmalaya.

Menurut Heriyanto, kalangan Tionghoa sebagian besar sudah tidak bisa apatis lagi terhadap kegiatan-kegiatan Politik, apalagi diera otonomi daerah, karena mau tidak mau dalam era ini mereka harus bisa mewarnai dinamika politik lokal karena disitulah kepentingan mereka diakomodasikan ditingkat lokal, berbeda dengan pada saat Orde baru. Bahkan menurutnya seringkali diadakan seminar yang dipelopori oleh kalangan mereka sendiri, seminar tersebut menekankan pentingnya partisipasi politik dan arahan untuk tidak Golput, Heriyanto menjamin persentasenya 50% dari semua warga Tionghoa di kota Tasikmalaya sudah mempunyai kesadaran politik yang tinggi dibanding pada saat Orde Baru. Tetapi ada batasan-batasan tertentu dimana kalangan Tionghoa tidak terlalu menonjolkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik, hanya sebatas melaksanakan hak mereka untuk menentukan pilihan di TPS, termasuk pada pemilihan Walikota Tasikmalaya sebelumnya tahun 2007. Kalaupun ada kontak-kontak dengan elite-elite politik lokal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terorganisir, artinya hanya beberapa gelintir orang Tionghoa (individu) yang melakukan lobi dan dukungan finansial untuk kepentingan ekonomi politik (jangka pendek), tetapi dia menjamin bahwa hanya dengan segelintir orang yang melakukan lobi-lobi politik, mereka bisa mewakili kepentingan warga Tionghoa secara keseluruhan dan tidak hanya terfokus pada kepentingan ekonomi semata.

Menurut pandangannya, hal serupa juga akan terjadi menjelang Pemilukada kota Tasikmalaya 2012 ini, yaitu hanya segelintir orang Tionghoa yang akan melakukan kontak-kontak dengan beberapa calon Walikota. Mereka kebanyakan pengusaha yang mewakili kepentingan ekonomi, tetapi dia menjamin walaupun itu dilakukan oleh beberapa orang, kepentingan warga Tionghoa secara keseluruhan bisa tersampaikan.

 Dari beberapa calon Walikota yang sudah muncul dan populer, syarif, Budi Budiman dan Dede, Beberapa calon yang memang intens membangun jaringan dengan warga Tionghoa ini adalah Syarif dan Budi. Tetapi secara umum berkaca dari pelaksanaan Pemilukada kota Tasikmalaya tahun 2007, tidak pernah ada satu calon pun yang datang menyampaikan secara umum mengenai visi dan misinya kepada warga Tionghoa ditingkat akar rumput, artinya pendekatan yang dilakukan oleh salah calon hanya secara individu ditingkat elit.

Menurutnya, kehati-hatian warga tionghoa di kota Tasikmalaya  dalam melakukan aktifitas politik lebih didasarkan pada stigma yang berbasis rasial, dimana masih ada jurang pembatas berbasis etnis yang membenturkan antara masyarakat pribumi dan Tionghoa, apalagi setelah terjadinya kerusuhan yang berujung pada permusuhan etnis yakni pembakaran properti milik warga Tionghoa oleh masyarakat pribumi pada tahun 1996 di kota Tasikmalaya. Ini artinya, ada ketakutan bilamana mereka secara teranga-terangan melakukan aktifitas politik, akan kembali menyulut stigma-stigma negatif terhadap warga Tionghoa dan menyulut api permusushan, mengingat politik praktis yang tidak bisa diprediksi, karena bukan tidak mungkin bilamana terlalu aktif dalam politik, politisasi negatif terhadap warga Tionghoa akan terjadi sebagai akibat manuver politik. Bahkan menurutnya, warga Tionghoa di kota Tasikmalaya cenderung menghindari politik praktis secara langsung, tetapi tidak lantas tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kesadaran politik tidak diartikan dengan sejauh mana terlibat dalam politik praktis, tetapi sejauh mana mengakomodasikan kepentingan mereka dengan berbagai pendekatan yang halus.

Dari beberapa pengumpulan data dan hasil wawancara dengan beberapa kalangan Tionghoa, peneliti menyimpulkan bahwa respon masyarakat Tionghoa terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kota Tasikmalaya terbagi menjadi tiga pertama apatis, sadar akan hak politiknya dan yang terakhir adalah motivasi kepentingan ekonomi.

Apatis ditandai dengan menghindari pembicaraan politik seputar Pemilukada dan tidak datang ke TPS pada pelaksanaan Pemilukada. Yang kedua sadar akan hak politiknya, yaitu ditandai dengan respek terhadap pembicaraan politik menjelang Pemilukada, mengikuti perkembangan politik menjelang Pemilukada dan datang ke TPS untuk menentukan pilihannya. Dan yang ketiga adalah motivasi ekonomi, yaitu kalangan Tionghoa yang mempunyai kepentingan ekonomi jangka pendek atau jangka panjang sehingga aktif melakukan lobi-lobi bahkan mengucurkan pendanaan terhadap salah satu calon, dan secara tidak langsung terlibat dalam mengkampanyelan calon tersebut dikalangan Tionghoa lainnya. Tetapi jumlah masyarakat Tionghoa yang apatis dan didominasi oleh kalangan remaja/muda sangat besar dibanding dengan warga Tionghoa yang mempunyai harapan,( sadar politik) apalagi dengan kalangan Tionghoa yang aktif melakukan lobi-lobi politik.

Menurut Heriyanto, sikap apatis ini karena rasa minder sebagai warga minoritas, apalagi stigma negatif yang memang tumbuh subur di kota Tasikmalaya ini terhadap warga keturunan, menyebabkan hampir sebagian besar warga Tionghoa bersikap acuh tak acuh menyikapi momen-momen politik. Karena menurut pendapat mereka siapapun pemimpinnya, mereka tidak bisa menghilangkan stigma negatif kaum minoritas dan sikap penuh diskriminatif ketika harus berhadapan dengan birokrasi. Stigma bahwa orang Tionghoa adalah kaum berduit, menyebabkan warga Tionghoa dijadikan sapi perah ketika harus berhadapan dengan birokrasi, apalagi menyangkut masalah izin usaha.

Kemudian yang kedua sikap sadar politik. sikap ini diakibatkan adanya rasa pengharapan akan nasib warga Tionghoa ke depan. Ada sebagian warga Tionghoa yang masih menggantungkan harapannya pada pemimpin masa depan. Tolok ukur perubahan itu adalah mengenai calon pemimpin yang akan dekat dengan warga Tionghoa, tidak dekat secara elit bermotif ekonomi politik, tapi dekat secara komunitas yang mampu menghilangkan sekat atau stigma antara Tionghoa dan Pribumi, mampu menghapuskan diskriminasi pelayanan birokrasi dan menghilangkan bibit-bibit konflik Sara antara Tionghoa dan pribumi yang memang sangat sensitif di kota Tasikmalaya ini.

Dan yang terakhir adalah motif ekonomi. Dimana kelancaran menjalankan usaha dengan cara melakukan investasi politik dan lobi terhadap calon yang akan bertarung pada Pemilukada kota Tasikmalaya 2012. Kelancaran ini bisa diterjemahkan dengan mudahnya mendapat izin, akses, bahkan kerjasama dan tender-tender atau proyek-proyek tertentu.

Respon Ulama

Predikat Kota Tasikmalaya sebagai kota santri dengan karakter religiusnya yang melekat dan ditandai dengan berdirinya ribuan pesantren dengan tokoh-tokoh ulama kharismatik merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal ini menjadikan sosok ulama sangat diperhitungkan dijagad politik kota Tasikmalaya. hampir setiap perhelatan politik, termasuk pada Pemilukada 2007, setiap calon yang akan bertarung beramai-ramai mendekati salah satu ulama kharismatik untuk mencapatkan dukungan. Bahkan salah satu pondasi kuat kemenangan Syarif Hidayat pada Pemilukada 2007 adalah para ulama. Beberapa pengamat lokal pun seragam mengatakan bahwa setiap calon yang tidak bisa menjalin jaringan dengan ulama pada Pemilukada 2012 mendatang akan dipastikan tersingkir kalah.

Begitu kuatnya  peran politik ulama dalam ranah politik kota Tasikmalaya disebabkan karena isu-isu populis yang paling diterima oleh sebagian besar pemilih rasional adalah isu-isu seputar religiusitas dan nilai-nilai Islam, disamping itu jaringan ketokohan ulama sangat kuat dan menguasai simpul-simpul massa sampai ke pelosok-pelosok.

 Ulama oleh para politisi yang akan bertarung pada Pemilukada Kota Tasikmalaya 2007 dan 2012 mendatang dijadikan sebuah simbol pencitraan kepada masyarakat. Citra diri yang ingin dibentuk manakala calon tersebut menggandeng ulama adalah citra yang religius dengan komitmen mengangkat nilai-nilai religius Islam. Bahkan ada analisa yang berkembang dikalangan intelektual lokal kota Tasikmalaya, kemenangan H. Syarif pada Pemilukada 2007 lalu adalah janjinya  bersama-sama dengan ulama akan membuat Peraturan Daerah berbasis syariah, maka pada 2009 lalu lahirlah Peraturan Daerah nomor 12 tentang Tata Nilai. Bahkan ada ulama  mengatakan bahwa Peraturan Daerah tersebut hampir semuanya mengadopsi peraturan hukum kanun di Aceh.

Pemetaan peran ulama dan respon ulama pada Pemilukada kota Tasikmalaya 2012 mendatang disampaikan oleh KH. Mufti, dia adalah Sekretaris Eksekutif Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya. Dia mengatakan bahwa setiap kontestasi politik termasuk Pemilukada, ulama akan selalu melibatkan diri dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu calon yang akan bertarung. Dari sisi idealitas, komitmen ulama ketika melibatkan diri pada politik praktis adalah dalam rangka memperjuangkan atau mengakomodasikan nilai-nilai Islam ke dalam tataran kebijakan.

Pemetaan ulama yang disampaikan oleh KH.Mufti, pertama, ulama kharismatik yang tidak memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu, kedua  ulama kharismatik yang memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu, ketiga ulama ditingkat akar rumput yang tidak memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu dan yang keempat adalah ulama akar rumput yang memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu.

Kelompok ulama pertama merupakan kelompok ulama yang tergolong independen, tapi kemudian pada saat menjelang Pemilukada akan menentukan dukungannya kepada salah satu calon yang dipicu oleh faktor kedekatan, ideologi, komitmen. Dua cara keterlibatan ulama adalah didekati atau mendekati.

Kelompok ulama yang kedua merupakan kelompok ulama yang memang telah memiliki afiliasi politik tertentu, jadi modal politiknya telah dibangun berdasarkan jaringan yang telah terbentuk, entah di partai politik atau organisasi politik tertentu. Walaupun pada kenyataannya berkaca pada Pemilukada 2007 berdasarkan konstelasi politik yang terus berkembang dukungan ulama kelompok ini tidak melulu berdasarkan jaringan partai politik atau organisasi politik yang sudah dibangun, tapi dukungan itu berdasarkan pendekatan ketokohan calon yang akan bertarung.

Kelompok ulama yang ketiga, sama halnya dengan kelompok ulama yang pertama, mereka cenderung independen, tetapi karena hirarkis jaringan ulama dari atas hingga ke akar rumput, akhirnya ulama ditingkat akar rumput ini akan melibatkan diri untuk dukung mendukung kepada salah satu calon. Tapi sebagian besar ulama akar rumput ini tidak pernah melibatkan diri secara aktif dalam mendukung salah satu calon, sifatnya hanya sekedar memfasilitasi calon dengan masyarakat ketika calon tersebut melakukan safari politik ke daerahnya, karena seperti biasanya bila salah satu calon ingin bersafari politik ke pelosok daerah, orang pertama yang dikunjungi atau diminta memfasilitasi adalah ulama.

Dan terakhir adalah kelompok ulama keempat. Kelompok ulama ini sama halnya dengan kelompok ulama yang kedua, mereka sudah memiliki afiliasi politik tertentu sehingga akan mudah ditebak kepada siapa ulama itu memberikan dukungan. Tapi lagi-lagi karena adanya perubahan dinamika politik yang ada, ulama ditingkat akar rumput ini memberikan dukungan dengan bebas tanpa adanya keterikatan dengan partai atau organiasai politik yang mempunyai afiliasi dengan calon tertentu.

Dari pemetaan diatas, bisa disimpulkan bahwa respon ulama menjelang Pemilukada 2012 sama halnya respon ulama pada Pemilukada 2007, bahwa dalam seiap kontelasi politik  dalam tataran idealitas para ulama ingin memperjuangkan nilai-nilai religius,  Tetapi karena berbagai dinamika dan kepentingan-kepentingan politik tertentu, tidak ada batasan yang jelas antara perjuangan mengakomodasikan nilai-nilai religius dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan.

Bahkan yang terjadi adalah pemanfaaan instan kekuatan ulama. Sebagai indikasinya merujuk pada Pemilukada 2007, ketika H. Syarif menang seolah komunikasi antara H. syarif sebagai Walikota dengan ulama terputus, hal ini ditandai dengan menjamurnya karaoke yang mendapat izin dari pemerintah yang menjadi kontroversi, Dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana terputusnya komunikasi politik dengan ulama.

Respon Sopir Angkutan Kota

Dalam penelitian ini, respon masyarakat ditingkat akar rumput diwakili oleh sopir angkutan dan pedagang pasar. untuk sopir angkot, peneliti memilih angkutan kota jurusan 09, karena jurusan 09 ini miliki dua jalur Trayek, yaitu Trayek Kota dan Trayek pasar. Secara sosial baik sopir angkot maupun pedagang pasar  memiliki keaktifan sosial yang tinggi karena setiap hari mereka berhubungan dengan berbagai macam orang sebagai pengguna jasa angkutan dan pembeli. Selain itu, sopir angkot dan pedagang pasar memiliki organisasi formal seperti Organda dan Himpunan Pedagang Pasar. organisasi-organisasi profesi ini secara formal tidak memiliki afiliasi politik tertentu, tetapi merujuk pada Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2007, organisasi profesi sopir angkot dan pedagang pasar terlibat dalam hal dukung dukung mendukung calon.

Ketua Jurusan Angkutan Kota 09 Ahdi mengatakan, keterlibatan organisasi angkutan dalam Pemilukada Kota Tasikmalaya 2007  khususnya jalur 09 ada dua cara. Pertama, ketika tokoh kunci atau orang yang dianggap tokoh, sesepuh jalur didekati oleh orang dari tim sukses pasangan calon. Kedua, ada beberapa pengurus, tokoh, sesepuh atau bahkan sopir memang sudah sejak lama menjadi simpatisan partai tertentu kemudian masing-masing memberi pengaruh kepada sopir yang lain. Pengaruh bisa secara lisan atau dengan pemberian yang sifatnya materi seperti kaos, jaket dan amplop. Bahkan dalam dukung mendukung ini sering kali terjadi konflik dalam satu jurusan angkutan, karena dalam satu jurusan terdapat beberapa tokoh atau sopir yang berbeda dalam memberikan dukungan, tidak terpaku pada salah satu calon saja. Menurut prediksinya, pada Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 mendatang, cara-cara seperti ini pasti akan terjadi.

Dari hasil pengamatannya, organisasi angkutan  yang mewakili seluruh sopir tidak pernah memiliki agenda politik yang jelas dalam kaitannya dukung mendukung calon, yang ada hanyalah kepentingan pragmatis yang sifatnya jangka pendek. Mereka rata-rata tidak mengetahui apa makna dan esensi yang bisa dijadikan alat perjuangan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan mereka yang berprofesi sebagai sopir. Bagi kebanyakan sopir, yang penting mereka mendapatkan kaos, jaket, kalender dan amplop, mereka akan mudah memberikan dukungan. Termasuk dalam menyikapi Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2012.

Gambaran akan nasib mereka kedepan agar lebih baik rata-rata dapat dipahami oleh para sopir Angkutan Umum, dan mereka sangat menyadari bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang baik yang erat kaitannya dengan harapan akan masa depan mereka. Artinya secara ekonomi mereka mempunyai harapan agar hasil Pemilukada ini bisa merubah nasib mereka dengan menghasilkan pemimpin yang baik. Tetapi keyakinan ini tidak bisa bertahan manakala mereka diiming-imingi oleh kaos, jaket, kalender dan amplop, karena para sopir Angkot ini merasa pesimis bahkan apatis bahwa Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang bisa memberikan perubahan ekonomi dan berpihak pada sopir angkot, sehingga prinsip mereka dalam memilih adalah “Kahartos, karaos”. Istilah dalam bahasa Sunda ini menggambarkan bahwa begitu pragmatisnya pendekatan mereka dalam menentukan dukungan atau pilihan. Dukungan mereka hanya dinilai dengan hal yang sifatnya materi-kebendaaan yang sifatnya jangka pendek.

Disamping itu juga kenapa para sopir Angkot ini menggunakan pendekatan pragmatis disamping rasa pesimis dan apatis, yaitu keterbatasan mereka dalam mengakses informasi seputar profil calon, Parti Politik yang mengusungnya, landasan ideologinya termasuk Visi-Misi masing-masing calon, sehingga mereka tidak bisa memetakan secara rasional kemana mereka akan mendukung atau menentukan pilihan. Mereka selama ini mengenal calon yang memang sudah familiar, seperti tokoh atau orang yang dianggap sebagai orang terpandang yang memang selama ini sudah banyak diekspos oleh media lokal seperti H. Budi Budiman dan H. Dede sudrajat. Ditambah secara visualisasi mereka bisa melihat baligho-baligho calon yang sudah terpasang.

Respon Pedagang Pasar

Sama halnya dengan sopir Angkot, pedagang pasar juga memiliki organisasi, Himpunan Pedagang Pasar, dan kecenderungannya juga sama organisasi tersebut akan melibatkan diri dengan mendukung salah satu calon. Peneliti mewawancari 3 pedagang pasar yang mewakili pedagang pasar Pancasila, Pasar Rel dan Pasar Cikurubuk. Dari hasil wawancara dengan keempat pedagang tersebut, para pedagang pasar masih menanggapi dingin, disamping belum ada sosialiasai yang memadai tentang pelaksanaan Pemilukada, mereka juga cenderung tidak memiliki informasi yang memadai seputar Pemilukada Kota, hampir semua pedagang pasar tidak mengetahui kapan Pemilukada akan dilaksanakan, dan dari semua bakal calon yang ada, rata-rata mereka hanya tahu tiga tokoh yang akan bertarung yang memang tokoh-tokoh lama, yaitu H. Budi Budiman, H. Dede Sudrajat dan H. Syarif Hidayat.

Hampir semua pedagang pasar memiliki rasa pesimistis, bahwa Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012, sama halnya dengan Pemilukada Kota Tasikmalaya 2007 tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bagi kehidupan para pedagang pasar. menutrut istilah mereka, mereka seperti mendorong mobil mogok, setelah mobil itu melaju, yang mendorong malah ditinggalkan.

Dari wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran politik cukup tinggi. Indikatornya adalah mereka mengetahui esensi dari pada proses pergantian pemimpin politik lewat Pemilukada, yakni Pemilukada adalah proses mecari pemimpin yang ideal dimana eksesnya bisa merubah kondisi masyarakat kedalam kehidupan yang lebih baik. Tapi kesadaran tersebut diikuti dengan perasaan pesimistis.

Penutup

Respon masyarakat yang diwakili oleh masyarakat Tonghoa, Ulama, sopir Angkot dan pedagang pasar, dalam penelitian mengindikasikan beberapa klasifikasi dan deskripsi yang berbeda. Namun demikian, hasil penelitian ini, semua deskripsi dan klasifikasi dapat disatukan sehingga menjadi sebuah deskripsi  yang dapat diterjemahkan menjadi satu kesimpulan.

Untuk masyarakat Tionghoa, dalam penelitian dimulai dengan keterkaitan beberapa individu dan kelompok yang melakukan pendekatan di tingkat elit. Relasi ini menunjukan bahwa pada tingkatan elit (politisi dan Tionghoa), membangun jaringan politik dengan calon yang akan bertarung pada Pemilukada Kota Tasikmalaya. jaringan ini terjalin dengan tujuan terciptanya relasi ekonomi politik yang masing-masing pihak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini bisa merepresentasikan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat (akar rumput) Tionghoa yang ada di Kota Tasikmalaya, walaupun dari segi kuantitas tidak begitu diperhatikan sebagai sumber daya politik (dukungan massa/suara), tapi secara keseluruhan dan sebagai gambaran respons di tataran akar rumput, responnya 50 persen dari keseluruhan masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Tasikmalaya sudah memiliki kesadaran politik. Artinya respons akar rumput masyarakat Tionghoa cenderung meningkat dalam menyikapi Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012.

Ulama memiliki ikatan yang komplek dalam struktur sosial politik Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini terlihat, segelintir elit/tokoh ulama, dari sisi idealitas dijadikan jalan untuk mengakomodasikan nilai-nilai Islam sebagai legitimasi dalam membangun jaringan dengan beberapa calon yang akan bersaing pada Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012. Artinya, dukung mendukung yang dilakukan oleh Ulama selalu dilandasi legitimasi religiusitas, begitu juga dalam tataran akar rumput. Ulama memiliki ikatan kharismatik dengan pendukungnya, hal ini dimanfaatkan (relasi Ulama dan politisi/calon) sebagai jalan meraih dukungan.

Sopir Angkot dan para pedagang pasar memiliki kesadaran bahwa Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 merupakan proses memilih calon pemimpin yang betul-betul bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Tapi keyakinan ini ditutupi dengan perasaan pesimis dan apatis. Mereka berkaca pada perhelatan-perhelatan politik termasuk Pemilukada Tahun 2007, bahwa setiap pergantian pemimpin tidak memberikan perubahan yang baik, khususunya bagi kehidupan mereka. Walapun komunitas-komunitas mereka sering dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam melakukan dukung mendukung lewat organisasi-organisasi profesi yang mereka miliki, mereka tidak pernah memiliki tujuan politik yang jelas, atau tidak memiliki kontrak politik yang jelas yang bisa mengakomodasikan kepentingan mereka, tapi hanya pendekatan jangka pendek yang sifatnya pragmatis.

Penelitian purposive ini dilakukan di Kota Tasikmalaya, dari bulan November s.d. Maret 2012.

Sumber Gambar :

Asli Jas Koko Tasik

[1] Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

(Studi Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012)

Oleh : Subhan Agung[1]

Pengantar

Studi tentang pemetaan kekuatan politik dalam Pemilukada salah satunya memiliki manfaat untuk melihat prospek kemenangan satu calon tertentu. Selain itu juga mampu menjadi bahan studi literatur dalam “meramalkan” secara ilmiah kecenderungan kemenangan calon tertentu. Banyak cara yang dilakukan untuk memetakannya termasuk melalui survei elektabilitas dan popularitas calon, kekuatan mesin Parpol, keberpihakan dan ekspos media, basis massa dan ketokohan (kharisma), dan faktor lain yang dalam hal tertentu menjadikan perilaku pemilih sulit ditebak secara akurat (mutlak).

Banyak teori yang menjadi frame dalam memetakan kekuatan politik di suatu komunitas atau wilayah tertentu. Salah satu teori yang dimaksud tersebut adalah bahwa kekuatan politik calon sangat dipengaruhi oleh : pertama, political behavior condition, yaitu kekuatan politik seorang calon atau elit politik sangat ditentukan oleh perilaku politik yang bersifat aktual (actually political behavior) yang didalamnya mencakup daily politics (partisipasi politik terkini) dan momentum, yang di dalamnya terdiri dari voting behavior dan voting turn out (kecenderungan menurunnya partisipasi). Selain yang bersifat aktual, juga sangat ditentukan oleh perilaku non-aktual yang didalamnya termasuk budaya politik masyarakat yang bersangkutan dan pembentukan opini publik dalam jangka waktu lama lewat media (Newton dan Deth, 2005:126).

Kedua, popularitas, kharisma dan wibawa calon yang bersangkutan. Faktor inipun tidak bisa dikesampingkan dalam melihat kekuatan seorang calon dalam Pemilukada. Dalam dataran tertentu bahkan seorang calon yang memiliki popularitas baik dapat mengalhkan kekuatan mesin Parpol. Dalam konsep penelitian ini popolaritas disatukan dengan kharisma dan wibawa dikarenakan kharisma dan wibawa (baik yang berasal dari sumber formal dan informal) akan efektif jika keberadaan calon yang bersangkutan dikenal sebagai seorang yang kharismatik dan berwibawa. Pemimpin yang populer menurut Koentjaraningrat (1980:195) adalah pemimpin yang dikenal masyarakat sebagai aktor yang memiliki sifat-sifat yang disenangi dan dicita-citakan oleh banyak orang (konstituen).

Ketiga, ekspos dan keberpihakan media. Manfaat pemilih yang didapatkan dari ekspos media dalam konteks pengenalan calon sehingga berpengaruh terhadap kekuatan suatu calon adalah terbentuknya isu politik yang didapat dari info, baik converting (berfungsi merubah persepsi pemilih) atau re-inforcing (menguatkan pilihan sebelumnya). Informasi-informasi media (baik isu, kandidat, atau traits personality of candidat) dapat memperngaruhi kesadaran (awareness) seseorang dalam menentukan pilihan (Newton dan Deth, 2005:128).

Keempat, mesin Parpol yang mengusung calon yang bersangkutan. Tentang hal ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, walaupun tidak mutlak, namun kemenangan calon sangat dipengaruhi oleh komitmen dari konstituennya untuk secara ideologis memilih calon yang diusung oleh yang bersangkutan. Salah satu contoh bukti tentang hal ini adalah kemenangan Partai Dominan PPP di Kabupaten Tasikmalaya yang mengusung kadernya UU Ruzhanul ‘Ulum sebagai bupati. Kelima, basis masa ideologis yang bersangkutan sebagai modal sosial aktivitas kemasyarakatan yang ia jalani selama ini. Misalnya aktivis Ormas, LSM, atau organisasi lainnya yang memiliki anggota atau simpatisan tersebar di mana-mana.

Kekuatan Politik Calon dan Kecenderungan Perilaku Pemilih Kota

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kekuatan politik sangat dipengaruhi oleh perilaku pemilih konstituennya. Perilaku pemilih dapat berubah dalam sekejap (aktual) dan dapat pula membutuhkan waktu (non-aktual). Perubahan yang aktual sangat dipengaruhi oleh kekuatan promosi dalam bentuk kampanye dan pengenalan visi-misi (banner, spanduk, baligho), pemberitaan media, dan program-program populis lainnya. Selama ini tim Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang digawangi oleh partai dominan semisal Partai Persatuan Pembangunan sejak awal (1,5 tahun) menjelang Pemilukada merupakan kelompok yang paling semangat dan gencar dalam sosialisasi melalui media tersebut. Sejak Bulan Agustus 2011 lalu pengenalan visi misi calonnya H. Budi Budiman bertebaran di Kota Tasikmalaya.

Selain calon tersebut juga terdapat calon lainnya yang juga incumbent, H. Syarif Hidayat yang memasang banyak spanduk, baligho yang mengenalkan program lanjutan, prestasi yang selama ini diraih sehingga menghasilkan berbagai penghargaan dari Presiden RI. Calon ini memang tidak secara langsung memasang kampanye visi-misinya secara terbuka, namun lewat iklan layanan masyarakat seperti himbauan dan pesan untuk warga masyarakat Tasikmalaya. Selain calon-calon tersebut juga terdapat calon-calon lainnya seperti Heri Hendriyana dari PAN, Noves Narayana dari Golkar, Dede Sudrajat, D. Romdoni dan lainnya yang jumlahnya tidak semasif kedua calon di atas.

Selain pengenalan-pengenalan lewat banner, baligo, dan sejenisnya diantara beberapa calon juga melakukan pengenalan lewat media maya (internet). Bakal calon H. Budi Budiman misalnya membuka web site pribadinya dan media facebook fun page, khusus untuk memasifkan program dan pengenalan kepada masyarakatnya. Calon calon lain juga sama semisal H. Dede Sudrajat, MP yang secara khusus membuat situs pribadinya[2].

Secara teoritis calon pemilih harian akan berubah-ubah tergantung seberapa gencar pengenalan yang dilakukan oleh calon dan tim suksesnya. Dari sisi ini Budi Budiman memiliki kecenderungan paling massif dalam upaya pengenalan visi misinya kepada masyarat dalam berbagai media. Baik pengenalan secara langsung, maupun pengenalan secara langsung lewat media-media banner, spanduk, koran dan internet.

Pendapat serupa juga disebutkan oleh Ramdani, anggota Desk Pilkada “pentolan” Koalisi Masyarakat Madani (KMM)[3] yang menganggap bahwa timnya sangat gencar dalam upaya pengenalan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kalau dilihat dari hal ini, kemungkinan besar akan mempengaruhi perilku pemilih target yang selama ini kurang mengenal figur H. Budi Budiman.

Memang jika dilihat dari massifikasi visi misi dan kepribadian dan data-data yang diambil secara puposive dan data-data media secara jelas terlihat main-stream kekuatan yang relatif berimbang antara tiga kekuatan dominan yang nantinya akan bersaing yakni Syarif Hidayat sebagai incumbent, Budi Budiman dan Dede Sudrajat. Namun konstelasi berubah di akhir Februari 2012 kemarin karena ternyata Dede Sudrajat “merapat” kepada Budi Budiman, sebagai calon wakil wali kota.

Kekuatan Popularitas dan Kharismatik Calon

Popularitas yang dipahami dalam tulisan ini adalah pengetahuan masyarakat akan calon tertentu dan kelebihannya yang membuat figur tersebut memiliki potensi untuk disukai dan cita-citakan oleh pemilih. Diantara bakal calon-bakal calon yang muncul terdapat tokoh-tokoh lama yang “bersemi” lagi. Selain calon lama, Pemilukada juga semakin dinamis dengan munculnya nama-nama baru yang akan ikut bertarung dalam pemilukada tahun 2012. Nama- nama baru tersebut antara lain; H. Heri Hendriyana (PAN), Ust. Heri Ahmadi (PKS), Deni Romdoni (PDIP), nama-nama baru tersebut memiliki tingkat popularitas yang rendah jika dibanding dengan nama-nama lama yang pernah bersaing di Pilkada tahun 2007 lalu.

Koalisi yang sudah terbangun yaitu Partai PPP, PBR, PBB dan PAN (?) sudah mengusung H. Budi Budiman untuk Cawalkot, untuk calon Wali kota kemungkinan terbesar adalah Dede Sudrajat, MP setelah adanya keputusan tokoh ini untuk “merapat” ke Budi. Pengusungan nama calon walikota seperti ; H. Budi Budiman, H. Syarif Hidayat, H. Wahyu, H. Dede Sudrajat, H. Noves dan H. Bubun, nama-nama tersebut adalah nama calon walikota/wakil walikota tahun 2007, sehingga calon-calon tersebut adalah pemain lama yang diusung kembali oleh partainya atau oleh gabungan partai.

“Pemain lama” ini disisi lain memiliki kelebihan bahwa mereka lehih populer, dan jika mereka memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik tentu saja akan diingat dan disukai oleh calon pemilih. Namun disisi lain calon lama ini  tidak memberikan perspektif politik baru, mengingat masyarakat kota Tasikmalaya sudah faham betul akan reputasi, latar belakang, kualitas, kapasitas dan tingkat elektabilitasnya.

Menurut salah satu informan dari Koalisi Peduli Umat (Dede Abdul Karim) mengatakan bahwa kalau yang dimaksud dengan popularitas tersebut adalah keterkenalan calon yang bersangkutan di mata masyarakat maka jawabannya kemungkinan besar adalah calon lama semisal Budi Budiman, Syarief, Dede, Noves, H. Wahyu. Namun hal tersebut juga bukan jaminan, karena belum tentu calon baru juga tidak populer di mata masyarakat. Calon-calon baru yang muncul saat ini mungkin saja populer jika pengenalannya baik. Tapi fakta di Kota Tasikmalaya popularitas mereka kurang, sehingga mereka juga tidak berani mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagian calon baru yang muncul lebih bersiap menjadi “pendamping” calon lama. Contohnya Deni Romdoni, Heri Hendriyana, dan Heri Ahmadi dari PKS.

Ukuran yang sedikitnya mendekati valid untuk meliha tingkat popularitas pemimpin adat hasil survai lembaga terpercaya dan kompeten. Dengan metode yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran dengan rata-rata margin error kecil. Menurut Dede Abdul Karim, survey mengenai popularitas calon pernah dilakukan oleh dua institusi survey ternama di Indonesia yaitu Lingkaran Survai Indonesia dan Lingkar Survai Indonesia. Kesimpulan kedua LSI yang berbeda pimpinan tersebut memiliki sedikit perbedaan. Walaupun keduanya berbeda tipis dalam prosentase popularitas, yakni yang satu berkesimpulan H. Budi sedikit lebih populer dibanding H. Syarif, di sisi lain H. Syarif lebih unggul tipis atas H. Budi. Namun yang pasti keduanya merupakan dua kekuatan dominan calon wali kota paling populer dalam survey tersebut.

Hasil survey tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun ketika berbicara perilaku pemilih, hal tersebut menjadi serba belum pasti. Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang perilaku pemilih masyarakat, dalam waktu sekejap mereka dapat berubah fikiran lewat faktor tertentu. Namun sebagai pemetaan sah-sah saja kemudian dari beberapa informasi koran (Radar Tasikmalaya)[4], informasi dari informan utama dan pembanding menemukan main-stream kekuatan calon wali kota yang paling populer sampai saat ini dipegang oleh dua kekuatan besar, yakni : Budi Budiman dan Syarief Hidayat. Kekuatan Budi-Budiman bahkan diprediksikan bertambah besar setelah di akhir Februari 2012 kemarin menyatakan berbagung dengan Koalisi Masyarakat Madani (KMM) dan akan mendampingi H. Budi Budiman.

Sedangkan mengenai kharismatika atau pemimpin dengan sumber wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus ini melekat pada seseorang dan bersifat given, dalam arti pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan mitos (taklid), karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa sumber dari kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada di atas kemampuan dan kekuasaan manusia pada umumnya (Weber dalam Robbins, 1996:16). Kharimatik oleh karena itu biasanya cenderung diturunkan dari ayah atau ibu yang sebelumnya dianggap kharismatik. Oleh karena itu kharismatik akan sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di daerah tersebut. Contoh nyata tentang hal ini adalah kemenangan mutlak Tuan Guru Abdul Madjdi Bajang atas Lalu Serinata, incumbent dari Partai Berkuasa, Partai Golkar. Tuan Guru merupakan pemimpin Nahdatul Watan berusia muda keturunan tokoh kharismatik pendiri Nadhatul Watan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam konteks Tasikmalaya yang basis kulturalnya Nadhatul ‘Ulama dan pesantren tentunya tokoh-tokoh yang memiliki keturunan “darah biru” dari institusi tersebut memiliki peluang yang sangat besar. Kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam pemilihan bupati Tasikmalaya 2010 silam boleh jadi memiliki hubungan erat dengan kharisma ayah dan terutama kakek beliau yang merupakan ulama paling berpengaruh di Tasikmalaya. Dari sisi ini beberapa tokoh memiliki modal sosial yang terkait dengan hal ini semisal Noves yang “darah biru” karena merupakan anak dari H. Adang Roosman, tokoh masyarakat Tasikmalaya, mantan bupati yang sangat disegani dan kharismatik.

Ekspos dan Keberpihakan Media

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan frame penelitian sebelumnya, bahwa informasi media tentang calon akan perlahan atau cepat mampu menguasai kesadaran (awareness) dari calon pemilih. Informasi tersebut dapat mengubah (converting) keputusan voting behavior seseorang atau menguatkan pilihan sebelumnya (reinforcing).

Ada beberapa media yang selama ini cukup intens melakukan pemberitaan dinamika Pemiluka Kota Tasikmalaya, diantaranya Koran Priangan, Pikiran Rakyat, Tasik Plus, Radar Tasikmalaya, Galamedia dan Radar TV. Dari keseluruhan media tersebut yang paling gencar memberitakan Pemilukada dan kekuatan calon adalah Radar Tasikmalaya. Radar secara konsisten menjadi media terdepan dalam memberikan informasi mengenai Pemilukada Tasikmalaya. Peneliti secara khusus mengikuti pemberitaan Radar Tasikmalaya dari mulai bulan September 2011 sampai saat ini.

Dalam setiap edisi pemberitaan Radar selalu ditampilkan dinamika tarik ulur dan manufer bagi-bagi kekuasaan. Saat itu baru muncul figur-figur yang akan mencalonkan seperti H. Budi, H. Wahyu Sumawijaya, dan Bubun Bunyamin (Mantan Wali Kota Tasikmalaya sebelum Syarief). Di periode Bulan Agustus-November muncul elit-elit dan perwakilan elit dari koalisi PPP, PBR dan PBB (Koalisi Masyarakat Madani) yang akan mencalonkan H. Budi Budiman sebagai wali kota dari PPP, koalisi  PDI-P, Gerindra, PKB yang mengusung calon wali kota H. Dede Sudrajat. Sedangkan partai yang belum berkoalisi Golkar mencalonkan H. Noves Narayana, PAN terpecah ada yang mengusung H. Syarif Hidayat dan Heri Hendriayana, Partai Demokrat mengusung H. Wahyu Sumawijaya, PKS mengusung H. Heri Ahmadi.

Pemberitaan selanjutnya (periode November 2011-Januari 2012) selain pemberitaan standar dan manuver-manuver kecil bagi-bagi kekuasaan dan bargaining-position semisal PDI-P dan Golkar yang mendekati H. Dede serta (Koalisi 21) juga diwarnai dengan terpecahnya dukungan PAN antara tetap bergabung dengan KMM dengan mengusung Heri Hendriyana sebagai calon wakilnya H. Budi atau keluar dari KMM dengan mengusung H. Syarif seperti yang diamanahkan pengurus pusat PAN. Selain itu juga mulai munculnya keinginan dan suara calon independen semisal tokoh Mumung Martasasmita, Taufik Faturrohman dan lainnya.

Pemberitaan selanjutnya ( periode pertengahan Januari 2012- sekarang) dinamika selain dihiasi oleh pasangan calon independen yang menyerahkan persyaratan dukungan minimal 4% juga dikejutkan oleh manuver H. Dede Sudrajat yang menyatakan “merapat” ke H. Budi Budiman. Di akhir Februari beliau menyatakan akan mendampingi Budi Budiman sebagai wakil wali kota. Selain itu juga, kamis malam (08 Maret 2012) dikejutkan juga dengan berpindahnya Partai Demokrat yang sebelumnya merapat ke KMM menjadi menyatu ke Koalisi Peduli Umat bersama PAN, PKS dan Golkar dan Koalisi 21 (PDI-P, Gerindra dan PKB).

Pemberitaan-pemberitaan media kemudian secara nyata mengkerucut pada dua kekuatan besar yakni calon dari Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang dihuni PPP,  PBR dan PBB yang mengusung Drs. H. Budi Budiman dan Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan kekuatan satunya lagi adalah Koalisi Peduli Umat yang bergabung dengan Koalisi 21 yang dihuni PAN, PKB, P-Demokrat, PKS, Golkar, PDI-P dan Gerindra mengusung H. Syarif Hidayat yang sampai saat ini pasangat wakil wali kotanya belum di sahkan. Sedangkan kekuatan independen dinilai kurang populis, hanya selintas kurang bahkan kurang masif.

Peta Kekuatan Mesin Parpol

Menurut informan dari perwakilan akademisi, dikatakan bahwa Parpol boleh jadi dapat menjadi mesin Parpol yang efektif untuk memenangkan pemilihan, namun di sisi lain Papol juga dapat tidak berpengaruh pada kemenangan satu calon tertentu. Dalam satu kondisi Parpol bisa menjadi kekuatan jika didukung dengan manajemen tim sukses yang baik dan mampu mempopularkan calon sehingga mampu mendongkrak suara. Namun disisi lain juga parpol dapat tidak berarti apa-apa dalam konteks pemilihan langsung. Hal ini terjadi karena pada dasarnya yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya adalah figur calon.

Sebagai contoh PDI-P sebagai partai politik pemenang Pemilu legislatif 2004 yang mendapat 29.82 persen suara mengajukan Bibit Waluyo, pensiunan perwira tinggi TNI, yang berpengalaman, namun kurang dikenal di pemilih Jawa Tengah mampu mendongkrak popularitasnya di mata pemilih. Apalagi dengan disandingkan figur yang selama ini sangat mengakar, berpengalaman yang merintis karir kepartaian dari bawah sebagai kader PDI-P yakni Rustriningsih (mantan Bupati Kebumen) semakin memantapkan pasangan ini “mengambil hati” konstituen partai khususnya, bahkan publik Jawa Tengah umumnya dan mampu memenangkan pemilihan mencapai 73.9%. Keadaan efektifnya mesin partai besar dalam memenangkan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, justru terjadi sebaliknya di Nusa Tenggara Barat. Pilkada yang diikuti oleh pasangan calon : Lalu Serinata-Husni Djibril (Golkar, PDI-P, PBR dan Partai Patriot Pancasila), M. Zainul Madjdi-Bachrul Munir (PBB dan PKS), Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani (PAN, PD, Partai Syarikat Indonesia dan PKPB) dan Nanang Samodra-Muhammad Jabir (PPP dan PKB) dimenangkan oleh pasangan Tuan Guru Bajang Zainul Madjdi-Bahrul Munir (38,84%), disusul Lalu Serinata-Husni Djibril (26,39%). Kekalahan ini menarik dikaji, karena pasangan Lalu-Husni merupakan pasangan yang didukung Golkar, partai pemenang pemilu legislative mencapai 24.86 %, PBR (7.51%), PDI-P (6.98%) sedangkan Zainul Madjdi-Bacrul Munir hanya didukung PBB (Pemilu legislatif mendapat 10.24% suara), dan PKS 6,06 % ( LSI, 15 Juli 2008).

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, jika kita berpedoman bahwa Parpol akan berpengaruh terhadap perolehan suara, maka Koalisi Masyarakat Madani memiliki kekuatan 15 kursi di DPRD, dengan rincian ; Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 8 kursi, Fraksi Partai Bintang Reformasi 4 kursi, dan Fraksi Bulan Bintang 3 kursi. Sedangkan gabungan Koalisi Peduli Umat dan Koalisi 21 adalah 30 kursi. Dari hitungan kekuatan ini Koalisi Peduli Umat memiliki peluang lebih besar dari segi kekuatan mesin parpol, jika itu efektif melahirkan konstituen yang ideologis. Namun hal ini hanya hitungan dari jumlah kursi yang sudah disederhanakan dari pilihan konstituen.

Kekuatan ini tentu saja masih riskan, karena Parpol memiliki tugas berat tidak hanya menjaring calon, namun harus mampu mempopulerkan calon lewat sosialiasi politik yang efektif. Jika hal ini mampu dijalankan maka kasus kemenangan partai dominan semisal kasus di Jawa Tengah dapat menjadi prediksi ilmiah kemenangan calon yang diusung partai dominan. Namun jika Parpol tidak mampu memasifkan calonnya, maka kasus kekalahan partai dominan seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur akan terjadi dalam Pemilukada Kota Tasikmalaya.

Penutup

Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya yang semula melahirkan tiga kekuatan utama antara kekuatan Koalisi Masyarakat Madani dengan “jagonya” Budi Budiman, Koalisi Peduli Umat dengan “jagonya” Syarif Hidayat dan Koalisi 21 dengan “jagonya” Dede Sudrajat telah melahirkan main-stream baru setelah manuver yang dilakukan oleh Dede Sudrajat yang merapat ke KMM. Main-strean kekuatan baru tersebut adalah Koalisi Masyarakat Madani yang mengusung Budi-Dede dan Koalisi Peduli Umat yang mengusung H. Syarif.

Konstelasi kekuatan tersebut dilihat dari keduanya sangat gencar dalam upaya pengenalan calon, popularitas dan kharisma, ekspos media dan mesin parpol. Jika ditimbang kedua kekuatan sebenarnya berimbang dan akan bertarung sangat ketat dalam Pemilukada Juni besok. Sedangkan untuk independen cenderung figurnya kurang dikenal, ekspos media juga kurang. Bagi kita, apapun kekuatan tersebut yang jelas calon yang maju nanti adalah calon yang terbaik, yang mampu membawa Kota Tasikmalaya pada kualitas yang mulia. Memiliki kualitas kepemimpinan yang mampu mengayomi dan yang terpenting mampu mensejahterakan rakyatnya. Semoga saja, kita tunggu tanggal mainnya.

Daftar Pustaka

Kleden dan Haris, Syamsuddin, 2005, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1980, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta.

Pradhanawati, 2005, Pilkada Langsung : Tradisi Baru Demokrasi Lokal, KOMPIP, Semarang.

Newton, Ken and Van Deth, Jan W. (2005) Foundations of comparative politics, Cambridge University Press. Cambridge.

Sumber Lain :

Lingkar Survai Indonesia, Edisi 15 Juli 2008

Radar Tasikmalaya, Edisi November sampai 10 Maret 2012.

Sumber Gambar Ilustrasi :

KPU Kota Tasikmalaya

---

New Institutionalism merupakan salah satu paradigma yang berkembang dalam ilmu politik. Paradigma ini merupakan kritik atas pendahulunya, yaitu Institutionalism. Seperti diketahui bahwa Institutionalism memiliki karakter utama, yakni : pertama, cita-cita politik yang berkembang dalam sejarah politik Barat dijelmakan dalam hubungan-hubungan khusus antara penguasa dan rakyat[2]. Kedua, selalu memiliki ciri khas dimana aturan, prosedur, dan organisasi pemerintahan menjadi starting point dalam diskursus politik kenegaraan.
 
Cara pandang tersebut tentu saja memiliki kelemahan di mana cenderung menganggap tidak penting aktor politik sebagai inisiator. Pembentukan atau perubahan sebuah institusi, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan aktor inisiatornya. Dalam konteks untuk menjawab kelemahan inilah muncul cara pandang yang mengoreksi Institutionalism, yakni New Institutionalism.

Menurut fokus perhatian New Institutionalisme dibedakan dalam beberapa pendekatan turunan yakni Rational Choice Institutionalism, Sociological Institutionalisme, dan Historical Institutionalism (Campbel, 2004)[3].

Pertama, Rational Choice Institutionalism merupakan aliran pendekatan institutionalisme baru yang sangat kentara dipengaruhi oleh tradisi behavioralis yang menganggap bahwa interaksi manusia merupakan manifestasi dari kepentingan diri individu. Menurut Hall dan Taylor (1996,146)[4] menganggap bahwa aktor, baik individu maupun organisasi selalu memiliki seperangkat preferensi atau selera yang baku. Untuk mencapai preferensi-preferensi tersebut, aktor akan bertindak dan berperilaku secara instrumental, bertindak strategis dan membuat kalkulasi yang komprehensif untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Rational Choise memiliki fokus utama pada persoalan bagaimana aktor-aktor yang ada membangun dan merubah institusi untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Institusi juga dianggap hadir untuk menata interaksi-interaksi aktor dengan cara mempengaruhi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Selain itu institusi juga diharapkan bisa melanjutkan agenda dan preferensi individu dan organisasi.

Kedua, Sociological Institutionalism merupakan institutionalism yang berfokus pada upaya institusi untuk mampu menyediakan identitas dan makna interaksi sosial. Selain itu juga concern pada bagaimana institusi mempengaruhi pilihan dan identitas aktor. Menurut Campbel (2004:17) cara pandang ini melihat bahwa lingkungan (nilai dan identitas) akan mempengaruhi pilihan dan strategi aktor politik dalam institusi. Perubahan dan pembentukan institusi harus mempertimbangkan faktor eksernal institusi.

Ketiga, institusionalisme historis (historical institutionalism. Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu pada catatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya. Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik[5].

Ketiga pendekatan ini meruapakan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam berbagai analisa politik. Berbicara pendekatan, maka tentu saja memiliki kelemahan selain tentunya kelebihan. Kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian dikritik oleh pendekatan-pendekatan lainnya seperti konstruktivis, positivist, dan pendekatan lainnya. Hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting dalam cara pandang adalah konsisten dan memiliki argumentasi yang mampu membuktikan kesimpulan kita.

Cara pandang dalam analisa politik bagaikan ruh yang sangat penting untuk membangun positioning dan pemihakan penulis atau pengkaji akan satu tema politik tertentu. Dalam satu kondisi cara pandang ini dapat dijadikan frame dalam mengarahkan kajian untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu dipertanggungjawabkan secara metodis.

Memang membicarakan metode ilmu politik harus disertai dengan mengkaji lebih lanjut metode penelitian politik, sebagai manifestasi konsekuensi memilih satu pendekatan tertentu. Satu pendekatan mungkin tidak cocok dengan metode penelitian tertentu. Semisal jika kita memilih cara pandang behavioralisme dalam kajian tema politik kita, maka akan lebih efektif mengkajinya dengan menggunakan metode yang biasa digunakan postivist, karena meneliti perilaku politik seseorang akan lebih mudah dengan menggunakan tradisi penelitian kuantitatif, dibanding kualitatif. Sehingga lebih cocok jika menggunakan tradisi positivist. Hal ini akan dibahas lebih detail dalam postingan saya selanjutnya tentang hubungan metodologi ilmu politik dengan metode penelitian. (Terima kasih, Subhan).

Oleh : Subhan Agung ^[1]

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Semakin gencar pemerintah melakukan gerakan-gerakan anti korupsi lewat berbagai upaya seperti kampanye, pembentukan komisi-komisi anti-korupsi, lembaga adhoc. Namun, korupsi di Indonesia cenderung semakin menjamur. Harusnya semakin tinggi tingkat pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dan civil society, maka akan ada tingkat  pengurangan (perbaikan) di birokrasi itu?. 

Namun nyatanya korupsi semakin membludak tidak terbendung bagai peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Maka pembahasan ini akan mengkhususkan pada upaya penegakan korupsi yang gencar dilakukan pemerintah saat ini ternyata tidak terlalu menggembirakan kita karena korupsi pada kenyataannya semakin menggurita ke mana-mana.

Euporia Pemberantasan Korupsi

Era Reformasi di Indonesia dalam bidang hukum salah satunya ditandai dengan munculnya inisiatif pencegahan dan penanganan korupsi di tingkat pusat yang menjamur ke daerah. Selama periode 1998 hingga 2006 terdapat sedikitnya 13 regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dari berbagai peraturan kebijakan anti-korupsi, yang memiliki kaitan dengan penanganan hukum terhadap kejahatan korupsi antara lain ^[2] : pertama, UU No 31 tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini bertugas untuk menyelidiki kasus korupsi dengan kerugian di atas 1 milyar rupiah dan menarik perhatian publik, melakukan koordinasi supervisi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, memonitor para penyelenggara negara, melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi serta berbagai upaya pencegahan terhadap korupsi. Ketiga, Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Upaya Pemberantasan Korupsi. Keempat, Surat Edaran Jaksa Agung No 007/A/JA/11/2004 tentang Percepatan Penanganan Korupsi se-Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan secara jelas agar perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dituntaskan dalam waktu 3 bulan. Kelima, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004– 2009 yang merumuskan rencana-rencana aksi pemerintah dalam pemberantasan korupsi dikelola oleh Bappenas berkoordinasi dengan Menteri/Lembaga non Departemen terkait, unsur masyarakat dan KPK. Keenam, Surat Edaran Dirtipikor Kabareskrim Mabes Polri No.Pol.:B/345/III/2005 tentang Pengutamaan Kasus Korupsi.

Selain lewat regulasi kebijakan juga pemerintah sudah memiliki political will yang baik dengan melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan menyeret banyak koruptor dan penyalahgunaan wewenang kelas kakap seperti membongkar dan menjebloskan ke penjara beberapa pejabat yang tersangkut korupsi Bank Bali, BLBI, dan lainnya. Walaupun disisi lain juga masih banyak koruptor yang lolos dan terkatung-katungnya kasus-kasus mega korupsi seperti Century, namun secara empirik pengupayaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin gecar saat ini, terutama pada saat pemerintahan SBY JILID I.

Bahkan sebenarnya sejak pasca Reformasi terutama, sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat^[3]  dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif di daerah semakin meningkat dengan tajam. Bahkan bisa dibilang bahwa pengungkapan korupsi dengan jumlah dan cakupan besar yang dilakukan pemerintah saat ini sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia pasca kemerdekaan.

Menurut hasil penelitian Tranparancy Internasional  tahun 2009^[4], Indonesia selalu masuk dalam jajaran negara yang memasuki angka merah untuk korupsinya. Walaupun mengalami peningkatan dalam hal Indeks Persepsi Korupsi Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik dari 2,6 tahun 2008 menjadi 2,8 tahun 2009, disertai kenaikan 15 peringkat dari tahun lalu. Namun, jika tidak ada upaya penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi, indeks Indonesia dipastikan akan melorot tahun depan. Posisi Indonesia saat ini di Asia Tenggara masuk dalam peringkat 5 besar, masih di bawah Singapura, Brunai, Malaysia dan Thailand. Sedangkan di dunia posisi Indonesia masuk 111 dari 180 negara. Prestasi kenaikan ini diragukan banyak pihak, termasuk direktur TI sendiri, Todung Mulya Lubis, di mana akan ada perubahan berarti dalam perbaikan tingkat korupsi di Indonesia, apalagi survai tersebut dilakukan sebelum terjadinya konflik Polri dan KPK. Peringkat tersebut memang menunjukkan adanya perbaikan dari segi peringkat, namun kalau dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang sangat marak saat ini, sampai ke daerah-daerah, bahkan mengalami peningkatan jumlah kasus korupsi^[5] .

Dari jumlah kasus korupsi yang diteliti oleh Local Government Corruption Study (LGCS)^[6]  , pada Mei sampai November 2006, di mana pemerintah sedang semangat-semangatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi, namun kasus korupsi semakin menjadi. Bermunculan kemudian kasus Korupsi DPRD Sumatera Barat tahun 1999/2004, Korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Mentawai, Korupsi Yayasan Bestari, DPRD Kabupaten Pontianak,  korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Bupati Kapus Hulu, korupsi APBD DPRD Kabupaten Toli-Toli periode 1999-2004 (legislatif – kabupaten), korupsi APBD DPRD Kabupaten Donggala periode 1999/2004 (legislatif – kabupaten), korupsi Pemerintah Kabupaten Blitar (eksekutif – kabupaten), korupsi APBD DPRD Kabupaten Madiun periode 1999 – 2004 (legislatif – kabupaten), korupsi ABPD DPRD propinsi NTB 1999 - 2004 (legislatif –propinsi), korupsi Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (eksekutif-kabupaten).

Dari data-data di atas, justru sebenarnya semakin gencarnya pemerintah melakukan kampanye anti korupsi, semakin marak korupsi dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat, bahkan sekarang marak di daerah-daerah, selain data di atas juga banyak korupsi di daerah yang belum disebutkan. Dari analisis singkat di atas, diketahui pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi baru dari kulitnya saja, sedangkan pemberantasan yang lebih radikal dan substantif masih jauh panggang dari, bukti nyatanya, sampai saat ini kita masih belum bisa menangkap para koruptor kelas kakap yang banyak memakan uang negara trilyunan, semisal Syamsul Nursalim, Marimutu Sinipasan, Edi Tanzil, dan segenap koruptor kelas kakap lainnya. Hal ini akan menjadi “ujian berat” nahkoda Abraham Samad dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nya , jika lembaga ini ingin dipercaya masyarakat, maka mau tidak mau hal tersebut di atas harus mampu dibongkar dan ditindak seberat-beratnya sesuai dengan hukum.

Harus Bagaimana?

Dari data-data ringan di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan masih lemahnya tingkat komitmen di seluruh lapisan birokrasi di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan selama ini kurang memberi efek jera, dikarenakan kurang tegasnya rule of law dalam penanganan kasus korupsi. 

Pemberantasan korupsi harus sampai ke akar-akarnya, bahkan harus di mulai dari unit-unit terkecil, yaitu diri sendiri dan keluarga kita. Sifat-sifat yang mengutamakan kejujuran, berani dan bertanggung jawab perlu dipupuk sejak dari unit-unit tersebut. Jangan sampai kebiasaan korupsi merajalela, karena budaya icip-icip maling dan ketidakjujuran sejak dini. Dari sedikit menjadi bukit, dari maling uang selawe, akhirna biasa maling milyaran. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Semoga saja.

Catatan Kaki :