Oleh : Taufik Nurohman

 Oleh : Wiwi Widiasuti., S.IP[1

Mao Tse Tung lahir di Shao Shan, Provinsi Hunan pada tanggal 23 Desember 1893. Ia merupakan anak laki-laki dari keluarga petani yang sangat sederhana. Masa kanak-kanak dan remajanya dihabiskan di Shao Shan San baru pada usia 17 tahun ia melanjutkan sekolah di Chang Sha, ibu kota Provinsi Hunan, dimana pada tahun 1911 di Cina Tengah terjadi revolusi besar-besaran yang dipimpin oleh Sun Yat Sen untuk meruntuhkan Kekaisaran.

Mao Banyak mengenal tentang Darwin, John Stuart Mill dan Rousseau dari buku-buku yang dibacanya di perpustakaan, terlebih ia membiayai hidupnya dengan bekerja pada Hunan Provincial Library. Selanjutnya pada tahun 1918 Mao pergi ke Peking (sekarang Beijing), ibu kota Cina untuk bekerja di sebuah perpustakan Universitas dengan gaji rendah. Lingkungan inilah yang mempertemukan Mao dengan orang-orang beraliran Marxis Radikal seperti Li Ta Chao seorang ketua perpustakaan dan Profesor Chen Tu Tsui. Profesor Chen Tu Tsui inilah yang nantinya dikenal sebagai pendiri Partai Komunis Cina.

Mao kembali ke Chang Sha untuk terlibat dalam dunia pendidikan dan menjadi seorang kepala sekolah dasar. Disamping itu Mao juga banyak membantu mendirikan Partai Komunis di Chang Sha. Pada tahun 1921 Mao terpilih menjadi Sekretaris Umum Partai Komunis Cina di Hunan dalam kongres yang diselenggarakan di Shanghai. Sesuai dengan ideologinya yang berkiblat ke Sovyet, pada tahun 1931-1934  Mao ikut mendirikan Partai Sovyet Sosialis Republik (CSSR) di Cina bagian tenggara dan Mao terpilih menjadi pemimpinnya.

Hal yang sangat heroik dilakukan oleh Mao adalah Long March pada tahun 1934 dari Cina bagian tenggara sampai ke Cina Barat laut. Hal ini mendapatkan  simpati yang besar dari masyarakat petani di pedesaan. Padahal saat itu Cina masih dikuasai oleh kekuatan Nasionalis (Kuomintang) pimpinan Chiang Kai Sek. Tetapi ketika terjadi perang Cina – Jepang pada tahun 1937, kekuatan komunis dan nasionalis menjadi bersatu melawan Jepang. Pasca perang Cina - Jepang ini terjadi perebutan kekuasan antara kaum Komunis dan Kaum Nasionalis yang berakibat kaum Nasionalis nenyingkir ke kepulauan Taiwan. Partai Komunis Cina sebagai partai yang berkuasa pada tahun 1949 mendirikan Republik Rakyat Cina dan menjadikan Mao Tse Tung sebagai presidennya.

Sepanjang hidupnya Mao memiliki tiga istri yaitu Yang Kaihui sebagai istre pertama, Ho Zuchen sebagai istri kedua dan Lang Ping yang lebih dikenal sebagai Jiang Qing sebagai istri ketiga.

Pemikiran Politik  

Pemikiran politik Mao Tse Tung sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Lenin. Sebagai penganut ideologi komunis, Mao tetap mendasarkan pemikirannya pada perjuangan kelas. Pada masyarakat Cina yang baru saja lepas dari pemerintahan imperialis selama berabad-abad sangat sulit mewujudkan cita-cita komunisme karena meskipun sudah banyak kaum terdidik yang modern tetapi budaya imperialis masih banyak melekat sehingga kaum modern ini justru menciptakan kelas tersendiri di Cina. Dalam istilah Mao, keadaan ini disebut sebagai kontradiksi. Kontradiksi inilah yang akan banyak mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kehidupan tanpa kelas di Cina.

Istilah kontradiksi sendiri diadopsi Mao dan Lenin yang mengatakan bahwa dialektika adalah studi tentang kontradiksi dalam hakekat itu sendiri. Ditambahkan oleh Mao bahwa kontradiksi adalah hukum kesatuan dari hal-hal yang berlawanan dan merupakan hukum terpokok dari dialektika materialis. Dalam konteks budaya Cina yang lekat dengan feodalisme yang berakar sejak masa kekaisaran menurutnya sangat perlu dilakukan perubahan untuk masyarakat komunis.

Pemikiran Mao yang lain dikenal dengan dialektika. Dialektika materialis ini mengajarkan kita untuk melihat realitas internal, karena segala hal yang berkembang berasal dari realitas internal itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat Cina harus pandai-pandai mempersatukan realitas internal untuk kepentingan pembangunan.

Terwujudnya masyarakat modern tanpa kelas menurut Mao adalah bagaimana masyarakat memandang realitas internal yang ada serta bagaimana pandangan masyarakat tentang realitas itu dapat dipersatukan. Demikian pula dengan peran negara untuk mengatasi adanya kontradiksi dalam masyarakat.

Negara ideal dalam pemikiran Mao adalah negara diktator demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kelas buruh atas persekutuan buruh dengan tani. Sedangkan fungsi negara menurut Mao adalah sebagai penindas kelas dan kaum reaksioner serta kelas penghisap yang melawan revolusi sosialis, memecahkan kontradiksi dalam negeri, memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan rakyat serta membela negara dari agresi luar negeri terutama kapitalis. Untuk itulah Mao menggunakan istilah Sentralisme Demokrat sebagai sarana untuk mengatasi realitas internalnya.

Sentralisme Demokrat bermakna bagi rakyat untuk tetap memiliki hak dan kebebasannya sebagai warga negara termasuk bidang politik secara demokratis. Namun demokrasi yang dimaksud disini adalah demokrasi yang terpusat, hal ini mengandung tujuan agar rakyat tidak menggunakan kebebasannya secara sewenang-wenang yang akan berakibat merugikan kebebasan orang lain dan lebih jauh lagi berakibat pada pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, demokrasi yang terpusat diyakini Mao sebagai jalan yang terbaik bagi pembangunan di Cina.

Implementasi

Banyak yang menilai kebijakan-kebijakan pembangunan Mao merupakan kebijakan yang sangat utopis yang ditandai dengan adanya komune rakyat. Impian ini menjadi obsesi bagi Mao dimana komune menjadi satuan dasar baru dari suatu masyarakat komunis yang merupakan prasarana kelembangaan yang mampu menjembatani kesenjangan yang ada baik itu kesenjangan antara desa dengan kota, buruh, petani dengan kaum intelekual.

Menyadari realitas internal dan pengalaman pahit masa lalu tentang gagalnya perjuangan kaum buruh dan kehebatan pemberontakan kaum petani pada bulan mei 1925 membuat Mao berpikir bahwa kaum petani merupakan kekuatan paling besar dan revolusioner yang dapat digunakan untuk mewujudkan revolusi sosialis di Cina, sehingga dalam perjuangannya komunis di Cina memiliki perbedaan karakteristik dari komunis di negara asalnya, meski tetap berpegang teguh pada Marxisme dan Leninisme. Dalam kepemimpinannya Mao melakukan strategi rekonstruksi tehadap pemikiran dasar gerakan komunis Cina yang berbasis pada petani yaitu mengutamakan petani sebagai kekuatan pokok revolusi, mementingkan pembentukan tentara komunis secara tersendiri untuk melindungi keutuhan hidup partai, menjadikan daerah pedesaan dimana sebagian besar petani tinggal sebagai basis perjuangan. Disamping rekonstruksi, Mao juga melakukan konsolidasi untuk dapat menghilangkan hubungan produksi yang eksploitatif. Salah satunya dengan melakukan sistem pembaharuan kepemilikan tanah (landreform) yang dinilai perlu untuk membangun hubungan produksi yang egaliter bagi pembentukan pola pertanian kolektif. Kampanye landreform ini sekaligus untuk menghapus kelas tuan tanah.

Dalam hal pembangunan, Mao menetapkan sistem pembangunan lima tahun (Pelita) sebagai strategi untuk melihat perkembangan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di dalam partainya. Pada Pelita I banyak diadopsi model-model pembangunan Soviet yang dikenal sebagai Stalinist Strategy yang bertujuan mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penekanan pada sektor industri dengan produksi yang padat modal. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari peranan Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi sebagai perumus kebijakan pada masa pemerintahan Mao. Pada tahun 1957 mao mencetuskan kebijakan Lompatan Jauh Ke Muka (Da Yuejin) dengan pertimbangan bahwa pembanguna model Sovyet hanya akan membawa masyarakat pada revisi ideologi. Sedangkan Mao lebih berambisi untuk menyongsong momentum milenium. Untuk itu Lompatan Jauh Ke Muka (Da Yuejin) memiliki target yang sangat tinggi diantaranya mengejar produksi industri berat Inggris dalam waktu 15 tahun, mendahului kemajuan Sovyet dalam pembangunan sosialis berencana dengan mengandalkan semangat Maoisme dan faktor tenaga kerja yang besar, menyamai produksi besi baja Amerika dalam waktu 8 tahun. Untuk melaksanakannya Mao merasa perlu mementuk Komune Rakyat yang merupakan kesatuan usaha mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi dan investasi masyarakat. Pelaksanaan Da Yuejin ditandai oleh pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran dan pengawasan partai yang ketat, pengurangan insentif material, penghentian bentuk-bentuk usaha swasta, pengarahan politik dan usaha pencapaian target yang irasional dari produksi sektor pertanian maupun industri.

Pelaksanaan kebijakan Da Yuejin ini tidaklah berjalan dengan lancar, bahkan hasilnya bertolak belakang dengan yang diinginkan. Para petani merasa dipaksa bergabung dengan komune-komune yang membuat kehidupan keluarganya menjadi miskin. Dengan jam kerja yang padat dan upah yang kecil, pelayanan kesejahteraan yang tidak memadai serta tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas rumah tanah, kebun maupun ternak. Dengan kesejahteraan yang tidak memadai sangat tidak mungkin bagi rakyat untuk menghasilkan produktifitas yang tinggi. Kebijakan ini membawa dampak buruk bagi perekonomian Cina yang sebelumnya sudah membaik dalam Pelita I dengan pertumbuhan yang dinamis dari sektor pertanian maupun industri.

Kebijakan Mao yang lain adalah Revolusi Kebudayaan (1966 – 1969). Revolusi kebudaaan adalah konsep pembangunan yang mendasarkan diri pada mobilisasi politik, bukan pada prinsip teknokratisme. Mobilisasi politik inipun masih mendasarkan pada dialektika materialis yang mengutamakan transformasi individu sebagai alat dan tujuan pembangunan sosialis. Menurutnya pembangunan ekonomi akan mencapai sasaran apabila dilakukan secara merata dan seimbang sehingga seluruh anggota masyarakat dapat mengambil keuntungan bersama.

Revolusi Kebudayaan meliputi dua bidang utama yaitu pembaharuan manajemen industri dan sistem pendidikan. Dalam bidang manajemen industri dilakukan upaya partisipasi buruh dalam bidang administrasi serta partisipasi kader dalam kerja buruh (liang san), partisipasi masa secara positif dalam produksi (yi gai) dan aliansi segitiga antara kader, pekerja, dan teknisi dalam mendukung administrasi publik. Dalam bidang pendidikan Revolusi Kebudayaan diarahkan untuk mengkombinasikan dan menserasikan perkembangan ekonomi dengan revolusi sosial. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat agar tidak tergantung pada teknokrat yang mengabdi bagi kepentingan sendiri. Strategi yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan pendidikan ideologi agar tercipta kesadaran politik. Buku merah yang berisi pemikiran politik Mao menjadi bacaan wajib bagi masyarakat. Sementara itu integrasi antara teori dan praktek dimaksudkan agar sistem pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan langsung produksi di daerah pedesaan. Revolusi ini mengalami berbagai kendala, liang san sangat sulit terealisasi karena bidang keahlian buruh dan kader sangat jauh berbeda. Sedangkan gerakan pembaharuan pendidikan Mao  lebih banyak dinilai sebagai sarana melanggengkan karismanya. Revolusi Kebudayaan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Cina. Kemerosotan ekonomi dan mutu pendidikan menjadi masalah utama pasca gerakan ini. Namun dari segi pemerataan (egalitarianisme strategy) kebijakan pembangunan Mao membuat Cina mengalami kemajuan yang mengagumkan dibandingkan dengan negara berkembang lain pada masa itu

Referensi :

Raharjo, Dawam. Esai-Esai Ekonomi Politik. LP3ES. Jakarta.1983

Tjeng, Lie Tek. RRC Sebagai Kekuatan Asia. LRKN-LIPI. 1982

Wang, James CF. Contemporary Chinese Politics An Introduction. Prentice Hall Inc. New Jersey. 1980

Tse Tung, Mao. Empat Karya Filsafat. FuspAd. Yogyakarta. 2001

Nainggolan, Poltak Partogi. Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping. Pustaka Sinar Harapan. 1995

Pemikiran-pemikiran mengenai civil society di bawah ini diambil dari berbagai ilmuwan politik, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Silakan anda buka aplikasi scribd di bawah ini untuk melihat atau mendownloadnya. Pemikiran-pemikiran tersebut disajikan hanya dalam pointer-pointer saja. Selamat membaca!.

---

---