Dinamika Politik Lokal Kabupaten Banyumas: Pertautan Kepentingan Antar Elit

Oleh :

Ahmad Rofik [1]
Subhan Agung [2]



Pengantar
          Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, kota Purwokerto (ibu kota Kabupaten Banyumas) mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama berkaitan dengan pembangunan fasilitas perbelanjaan dan perumahan menumpuk di sekitar Kota Purwokerto. Kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas terkesan hanya berkutat di wilayah kota Purwokerto (meliputi 4 kecamatan kota; Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara dan Purwokerto Timur) dan terabaikannya pengembangan wilayah di 24 kecamatan lainnya yang ada di daerah pinggiran. Hal ini tampak menunjukkan disparitas pembangunan yang bias perkotaan (urban bias).[3]
          Kebijakan pembangunan pemerintah dalam pengembangan kawasan Kota Purwokerto ini tidak lain karena adanya peran yang sangat signifikan dari kelompok elit ekonomi (pengusaha, pemilik modal). Elit ekonomi inilah yang turut menentukan setiap pengambilan kebijakan pembangunan oleh elit politik (pemerintah), terutama berkaitan dengan sisi pengembangan fasilitas perkotaan seperti perumahan (housing) dan pertokoan/perbelanjaan (shoping center). Relasi antara dua aktor elit politik dan elit ekonomi menjadi sangat penting mewarnai dinamika politik lokal dalam hal penentuan kebijakan publik. Dinamika tersebut pada akhirnya terkait dengan masyarakat luas sebagai pihak yang secara langsung bersentuhan dengan kebijakan pembangunan tersebut. Reaksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak atau berpitensi merugikan masyarakat, menjadi pemicu tumbuhnya kekuatan pengorganisasian diri masyarakat lokal sebagai embrio dari civil society yang pada akhirnya juga terlibat dalam dinamika politik lokal dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Batang tubuh tulisan ini akan bersandar pada pengalaman dinamika governance dan kebijakan publik pada konteks setting politik yang berbeda sebagai bangunan komparasi. Konteks yang akan ditampilkan pada bagian awal tulisan adalah dinamika politik lokal Kabupaten Banyumas pada masa akhir orde baru dimana peran kuat aktor elit politik (pemerintah, bupati militer) sangat dominan. Struktur politik lokal yang sangat tertutup tidak banyak melahirkan relasi antar elit politik dengan elit ekonomi, pelaku bisnis. Bangunan interrelasi yang ada pun sangat dideterminasi oleh kepentingan elit politik. Tanah menjadi sumber daya dan faktor penting dalam menentukan pola relasi yang terbentuk. Kasus kebijakan tugar guling tanah bondo desa untuk kepentingan pengusaha sangat kental mewarnai pola relasi tersebut. Sebagaimana sejarah telah mencatat, bahwa pengalaman land reform dalam konteks lokal pernah terjadi di kawasan Banyumas tahun 1946. Tujuan utama dari pelaksanaan land reform tersebut untuk menghapuskan hak istimewa desa perdikan, dulu bernama: Desa Pesantren, Desa Mutihan, Desa Pakuncen atau Desa Mijen.[4] Kondisi inilah yang sekiranya mendasari orientasi ekonomi pengusaha untuk mengakses tanah bondo desa yang strategis sebagai bentuk penguasaan ekonomi baru yang bergandengan dengan rente ekonomi yang dilakukan oleh penguasa lokal berkolaborasi dengan elit politik lokal. Konteks yang kedua, pada era reformasi yang ditandai keterbukaan struktur politik di tingkat lokal diiringi dengan berkembangnya variasi aktor/elit baru dalam permainan politik lokal. Ragam aktor yang lebih bervariasi ini memunculkan interrelasi yang makin kompleks, sehingga dinamika politik lokal tidak lagi deterministik-monolitik (tunggal). Struktur dominasi turut berubah, kepentingan aktor elit ekonomi men-drive elit politik dan partai, serta mendorong keterlibatan kekuatan masyarakat yang tidak terwakili dalam kekuatan politik.
          Pilkada Kabupaten Banyumas 2003 dan Pilkada Langsung tahun 2008 turut menjadi settings yang melatarbelakangi pergeseran dinamika politik dan pola relasi antar aktor, elit lokal. Proses rotasi kepemimpinan politik di tingkat lokal ini juga menjadi momentum bagi aktor elit politik dan elit ekonomi turut bermain, yang ujungnya adalah bagaimana menjaga kelangsungan kepentingan diantara mereka. Selain menjadi ajang kontestasi kepentingan elit lama, proses rotasi kepemimpinan lokal tersebut juga membuka ruang kehadiran elit-elit baru yang mampu menggeser atau setidaknya memaksakan bentuk-bentuk negosiasi baru dalam ruang ekonomi dan merubah peta politik Banyumas yang telah lama mapan.          

Perspektif Teoritis Elit
          Tujuan akhir analisis dalam tulisan akademik ini hendak menjelaskan bagaimana peran dan relasi antar elit politik, elit pemilik modal, dan kalangan civil society dalam konteks dinamika politik lokal Kabupaten Banyumas. Sejauhmana relasi elit politik dan elit ekonomi antar aktor tersebut mempengaruhi kebijakan publik dan bagaimana kekuatan masyarakat (civil society) mengorganisir diri dalam rangka membela kepentingan dirinya.
          Pertanyaan tersebut akan didekati dengan konsepsi elite dalam teori-teori elit klasik maupun kontemporer. Elit menurut Suzzana Keller (1984:33), berasal dari kata elligere, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elit menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.
          Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elit. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elit atau terminologi elit, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan pemikir yang tergolong dalam elite theorits, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya. (Hariyanto: 2005:66)
          Vilpredo Pareto, dalam Duverger (1981:180) mengatakan, elit adalah individu-individu yang paling mampu dalam setiap cabang kegiatan manusia, elit berjuang melawan massa – melawan mereka yang kurang berbakat, kurang mampu untuk mencapai posisi kekuasaan, walaupun di sisi lain mereka juga diblokir oleh kecenderungan elit berkuasa untuk membentuk oligarki-oligarki yang mengabdikan diri sendiri (self perpetuating) dan turun temurun.
          Menurut Robert D Putnam, ada tiga cara untuk mengenal apakah seseorang termasuk kelompok elit atau tidak. Pertama, dengan analisa posisi yang bersifat formal, yaitu keududukan resmi dalam pemerintahan. Kedua, dengan analisis reputasi, yang lebih besifat informal dalam masyarakat. Ketiga, dengan analisis keputusan, melalui peranan yang dimainkannya dalam pembuatan dan penentangan terhadap keputusan politik. Di manapun posisi mereka, intinya para elit memegang peranan menentukan dalam masyarakat. Apapun keputusan yang diambil para elit, substansinya akan menentukan, atau setidak-tidaknya dapat mempengaruhi nasib banyak orang.

Tahap-Tahap Struktur Elit dalam Proses Transisi 
          John Higley dan Michael G. Burton (1987:17-18) menghidupkan teori konflik elit dalam korelasinya dengan transisi menuju demokrasi. Kedua pakar ini membagi tiga tahap struktur elit dalam proses transisi. Pertama, elit yang bersatu secara ideologis, terjadi dalam negara otoriter. Dalam rezim yang otoriter, mayoritas elit yang kuat secara politik umumnya menjadi anggota partai politik yang sama, mendukung kebijakan politik yang sama, dan menunjukkan loyalitas kepada pemimpin yang sama. Dalam situasi ini, politik sangat stabil namun partisipasi politik yang luas tidak terjadi. Bersatunya elit dalam negara otoriter dianggap bukan proses yang murni dan sukarela, namum dibentuk di bawah sistem yang represif. Secara rasional, para elit akan memilih untuk bersatu karena hanya melalui penyatuan diri dengan irama negara otoriter, maka kepentingan politik meraka terlindungi. Kedua, elit yang berkonflik. Bersatunya elit secara ideologis tidak akan bertahan lama. Penyatuan dianggap menentang hakikat masyarakat modern yang beragam. Pada saatnya, elit yang bersatupun akan pecah dan berkonflik satu sama lain. Dalam fase perpecahan, para elit secara publik mulai menunjukkan perbedaan. Mereka bukan saja berbeda dalam orientasi politik, namun mulai juga menjadi anggota partai yang berbeda dan mendukung pemimpin yang berbeda pula. Konflik elit ini dianggap situasi yang tidak terhindari untuk keluar dari negara otoriter. Hanya, melalui konflik elit yang serius, negara otoriter menjadi rapuh dan kemudian jatuh. Konflik elit di satu sisi berjasa dalam pelumpuhan negara otoriter, namun di sisi lain juga berbahaya, jika konflik elit berterusan, negara selalu dalam keadaan krisis yang membuat politik tidak stabil. Jauh lebih berbahaya lagi, apabila konflik elit yang berkepanjangan dapat membuat negara selalu dalam ancaman kerusuhan, anarki dan kekerasan yang berdarah. Ketiga, elit yang berkompetisi dalam prosedur demokrasi. Untuk sampai ke demokrasi, para elit harus menapaki ke satu tahap yang lebih maju lagi. Yaitu mengubah struktur elit dari situasi konflik tanpa adanya aturan main bersama yang disepakati, menuju kompetisi elit dalam prosedur demokrasi.
          Semua negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi dianggap berhasil mentransformasi struktur elit itu. Elit atas keinginan mereka sendiri mengambil inisiatif untuk menerapkan prosedur demokrasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan diantara mereka. Teori elit ini adalah literatur mutakhir dalam teori transisi menuju demokrasi. Teori sebelumnya terlalu banyak menekankan faktor struktural, seperti faktor ekonomi ataupun kultur, namun melupakan faktor aktor elit politik yang mampu membuat hasil politik menjdai berbeda. Sebelumnya, demokrasi dianggap hanya realistik bagi negara yang telah melampaui tingkat ekonomi tertentu. Hanya negara yang secara ekonomi cukup kaya yang mampu memiliki demokrasi yang stabil. Alasannya sederhana, demokrasi memerlukan kelas menengah yang dianggap pendukung utama demokrasi. Ungkapan Barrington Moore, yang terkenal dan didukung adalah tanpa kelas menengah tidak akan ada demokrasi. Hanya negara yang relatif kaya yang memiliki mayoritas kelas menengah, yang terdidik dan berpenghasilan cukup.
          Teori demokrasi selanjutnya, bukan semata ekonomi tetapi kultur. Yaitu kultur dominan yang menghargai keberagaman, kompromi, sikap moderat dan hak-hak individu. Tanpa adanya civic culture, demokrasi tidak akan berkualitas dan dengan mudah kembali jatuh menuju sistem yang tidak demokratis. Namun teori elit membantah kedua teori di atas, dengan realiti-empirikal ataupun dengan logika teori.  Tingkat ekonomi ataupun jumlah kelas menengah tidak menjadi prasyarat bagi demokrasi yang bertahan lama.
          Satu hal subtantif yang terlupakan oleh dua teori di atas, menurut Denny JA (2006:215) yaitu variable aktor politik dalam hal ini elit politik. Para elit dapat membuat hasil politik berbeda. Elit ini bukanlah aktor yang pasif, yang perilakunya ditentukan oleh kelas ekonomi, latar belakang kultur ataupun agama. Elit dianggap sebagai faktor yang independen yang punya pilihan bebas, yang bisa bertindak berbeda dengan kepentingan ekonomi kelompoknya dan berbeda dengan latar belakang kultur dan agamanya. Namun, dalam transisi menuju demokrasi para elit setidaknya melampaui tiga tahap di atas dengan sukses, yaitu dari elit yang bersatu secara ideologis di bawah sistem otoriter, lalu berubah menjadi elit yang berkonflik dan menjatuhkan negara otoriter, kemudian bertransformasi lagi menuju elit yang berkompetisi dalam prosedur yang demokratis. 
Dinamika Politik Lokal Banyumas masa Orde Baru (1988-1998)
          Letkol Djoko Sudantoko adalah Bupati Banyumas yang berkuasa pada masa orde baru, menduduki jabatan bupati selama dua periode yaitu 1988-1993 dan periode 1993-1998. Sebagaimana umum diketahui, kepala daerah pada masa orde baru dibeberapa wilayah penting tetap di jabat oleh militer aktif, termasuk di Kabupaten Banyumas. Hubungan bisnis militer, barangkali menjadi pengalaman penting bagi setiap anggota militer berpangkat menengah-keatas dan menduduki jabatan politik strategis. Selama dalam kepeminpinan bupati Letkol Djoko Sudantoko, ada hubungan politik dan ekonomi yang istimewa antara bupati (pemerintah) dengan elit ekonomi, seorang penguasa keturunan (Tionghoa) Made. Relasi politik dan ekonomi tersebut tidak lain adalah hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Beberapa proyek pembangunan pengembangan kawasan bisnis dan perumahan di kota Purwokerto, hampir semua melibatkan Made.
          Untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan kota Purwokerto, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kebijakan pembebasan tanah bondo desa di wilayah perkotaan dengan menggantikan tanah bondo desa di wilayah desa lain. Praktek tukar guling tanah bondo desa ini salah satu langkah politik yang banyak dilakukan oleh bupati Letkol Djoko Sudantoko selama dua periode kepemimpinannya dalam kaitannya dengan elit pengusaha. Pihak yang paling diuntungkan oleh Made, sebagai pengusaha yang menguasai bisnis perumahan dan pertokoan. Made bisa dikatakan sebagai aktor utama yang “menggosok” bupati agar melakukan serangkaian kebijakan tukar guling tersebut. Akhirnya Made sebagai pemilik modal, menguasai tanah “bondo desa” yang telah di tukar guling pada posisi yang strategis berada di wilayah kota Purwokerto. Bupati Banyumas Letkol Djoko Sudantoko selanjutnya memberi kemudahan politik kepada Made dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan perijinan usaha bagi bisnis Made dalam pemanfaatan tanah hasil tukar guling tersebut. Konfigurasi politik lokal pada masa orde baru di Kabupaten Banyumas di dominasi oleh dua elit penting yang saling menguntungkan yaitu antara elit politik (Bupati) dengan elit ekonomi (penguasaha, Made).  

Dinamika Politik Lokal Banyumas masa Reformasi (1998-2008)
          Sepanjang sejarah politik orde baru Kabupaten Banyumas selalu dipimpin oleh militer aktif. Demikian pula berakhirnya kekuasaan Bupati Banyumas Letkol Djoko Sudantoko, digantikan oleh Letkol Inf. Aris Setiono untuk masa jabatan 1998-2003 pada masa transisi politik nasional dari rezim orde baru ke masa reformasi. Seiring dengan maraknya gerakan reformasi politik nasional, maka pada aras lokal Kabupaten Banyumas juga terjadi dinamika politik lokal. Yaitu, jika pada masa orde baru relasi elit politik dan elit ekonomi bersifat monolitik, maka pada masa reformasi terjadi dinamika elit lokal yaitu memperebutkan arena politik dan ekonomi lokal dalam rangka upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
          Arena politik dan ekonomi tidak lagi di dominasi elit politik pemerintah (Bupati) dengan elit ekonomi (pengusaha keturunan tionghoa, Made) saja. Pada level elit ekonomi, tampilnya kelompok pengusaha pribumi dan keturunan Arab di Purwokerto (Nasir, keluarga Ba’asyir, Ali Basalamah), dan elit pengusaha Tionghoa lainnya (Buntoro), kemudian pada tahun 2008 pengusaha pribumi (Wisnu Suhardono) besar di Jakarta dari lingkungan “cendana” pada masa Orde Baru, ikut bermain pula sebagai aktor elit politik sekaligus ekonomi di Kabupaten Banyumas. Sementara pada level elit politik, berperannya elit-elit partai politik, diantaranya dr. Tri Waluyo Basuki (politisi PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas 1999-2004), dan Herman (Ketua DPC PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas 2004-2009), Musaddad Bikri Noor (politisi PKB), Haris Subiyakto (politisi Partai Golkar).
          Alih-alih belajar dari seniornya, Bupati Letkol Inf Aris Setiono tidak melepaskan gaya kekuasaan bupati sebelumnya yaitu “menggandeng” kelompok pengusaha keturunan (Tionghoa) dan melakukan kebijakan tukar guling tanah bondo desa. Namun kepemimpinan Bupati Letkol Inf Aris Setiono dalam proses pengambilan kebijakan tidak lagi bersifat monolitik sebagai mana pada masa orde baru, tetapi banyak dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dari berbagai elit politik dan ekonomi yang lebih plural dan lebih dinamis, progresif. Arena ekonomi tidak lagi di dominasi oleh Made dengan mtampilnya pengusaha pribumi, arab dan kelompok tionghoa lainnya. Demikian juga ruang politik dalam penentuan kebijakan publik tidak lagi dikuasai oleh elit politik pemerintah (bupati) tetapi juga berperannya elit-elit partai politik yang duduk di lembaga perwakilan rakyat DPRD Kabupaten Banyumas.
          Praktek kebijakan tukar guling tanah bondo desa yang dimainkan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya pembangunan pengembangan kawasan kota menghadapi dinamika elit politik lokal. Kebijakan tukar guling tanah bondo desa pada masa orde baru, meski minimnya perlibatan warga masyarakat dalam proses kebijakan tersebut, namun tidak mendapat reaksi warga yang cukup berarti, karena kuatnya posisi politik bupati militer pada waktu itu. Kebijakan tukar guling tanah bondo desa  pada masa reformasi, dengan semakin terbukanya ruang politik publik maka muncul desakan-desakan politik warga untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik tersebut, sehingga Bupati mengambil langkah yang sangat hati-hati mendapat reaksi warga. Pemerintah mencoba melibatkan warga dalam perumusan kebijakan tukar guling, untuk mendengar, menyerap aspirasi warga, baik berkaitan dengan harga tanah dan kompensasi-kompensasi bagi warga desa/kelurahan tersebut. Hal tersebut menjadi ruang politik warga untuk belajar melakukan pengorganisasian diri sebagai basis kekuatan civil society pada aras bawah dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Jika pada masa orde baru hanya Made sebagai elit pemilik modal yang mendapat keuntungan dari praktek tukar guling tanah bondo desa, maka pada masa reformasi tukar guling tanah bondo desa itu menguntungkan beberapa elit pemilik modal lain dan elit politik (politisi) lain yang turut bermain dalam proses kebijakan tersebut. Dalam proses negosiasi berkaitan dengan harga dan kompensasi yang mungkin diberikan antara pihak pemerintah dan pemilik modal dengan warga masyarakat pemerintahan desa/kelurahan, muncul elit broker lokal yang berperan sebagai intermediary politik dan ekonomi antara ketiga pihak itu dan mengambil keuntungan dari proses tersebut.
          Salah satu kebijakan publik yang kontroversial diwariskan Bupati Letkol Djoko Sudantoko kepada Bupati Letkol Inf Aris Setiono adalah kebijakan tukar guling dan relokasi pembangunan pasar tradisional, Pasar Wage yang terletak di jantung kota Purwokerto. Made merupakan elit pemilik modal yang sangat diuntungkan dan berperan penting dalam proyek tersebut. Relokasi Pasar Wage ini mengundang reaksi keras dari para pedagang yang merasa dirugikan dalam kebijakan tersebut. Reaksi ini pada akhirnya menjadi arena bagi para pedagang untuk belajar melakukan pengorganisasian diri sebagai embrio civil society. Terbentuklah organisasi civil society PANDAWA (Paguyuban Pedagang Pasar Wage) secara voluntir menjadi arena perjuangan bagi  para pedagang untuk memperjuangkan nasibnya yang “tergusur” dari lapak lapak dagangannya dari pasar tradisional itu.
          PANDAWA merupakan kelompok pedagang kecil yang sangat tidak diuntungkan dari kebijakan relokasi pasar tradisional tersebut, harus pindah ke lokasi pasar baru dengan membayar sejumlah uang, sementara lokasi yang baru dianggap tidak menguntungkan dari posisi semula yang strategis. Hanya pedagang pemilik modal besar saja yang mampu membayar lokasi yang strategis. Relokasi pasar tradisional dan penataan pasar baru itu sepertinya hanya mendatangkan keuntungan bagi kelompok pedagang dengan modal besar, yaitu para pedagang keturunan cina dan sedikit pedagang pribumi. Akhirnya PANDAWA dalam memperjuangankan nasibnya menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas sebagai pihak tergugat. PANDAWA dalam perjuangannya didampingi PBHI-Pusat Bantuan Hukum Indonesia dari Jakarta dan dibantu beberapa aktivis mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi lokal Purwokerto. Di tengah dinamika politik relasi antara Bupati, Made dan PANDAWA sebagai kekuatan civil society, muncul kekuatan baru untuk memperlemah dan memecah kekuatan PANDAWA, berdiri kelompok organisasi pedagang Pasar Wage tandingan, dengan isu yang sama tetapi melakukan kompromi dengan pihak pemerintah dan pengembang (Made).   
Pilkada Banyumas 2003 dan Pemilu 2004
          Pilkada Banyumas 2003 merupakan pilkada pertama yang dipilih oleh anggota DPRD hasil pemilu reformasi 1999. Dalam kontestasi politik lokal ini terjadi persaingan politik yang terbuka antar elit politik sebagai calon bupati. Para anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari berbagai partai politik yang memiliki hak suara dalam kontestasi politik tersebut dalam situasi tarikan kepentingan politik yang bersifat pragmatis, yaitu dalam bayang-bayang money politic.
          Pertarungan politik paling seru adalah antara calon bupati Letkol Inf Aris Setiono (Bupati, incumbent) dicalonkan Fraksi Partai Golkar dengan calon bupati Drs Bambang Priyono, MSi (Sekda Kabupaten Banyumas) dicalonkan Fraksi PDIP dan Fraksi PKB. Munculnya dr. Tri Waluyo Basuki (anggota F-PDIP dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas) dirinya merasa kesal tidak dicalonkan F-PDIP akhirnya dicalonkan oleh Fraksi Gabungan. Sehingga muculnya dr Tri sebagai calon Bupati dapat di duga sejak awal sebagai kekuatan memecah kekuatan suara Fraksi PDIP dan sekaligus mencoba mengambil keuntungan politik dari pertarungan antara kedua calon bupati tersebut. Sementara munculnya calon wakil bupati Drs Imam Durori, MAg (anggota F-PKB) berpasangan dengan Letkol Inf Aris Setiono adalah jelas sebagai langkah memecah kekuatan suara Fraksi PKB. Tantangan politik besar dihadapi Drs Bambang Priyono, MSi merupakan pejabat pemerintah yang dikenal luas dan sangat dekat dengan masyarakat bawah.
Peta Politik Anggota DPRD Kabupaten Banyumas 1999-2004
No
Perwakilan Politik
Jumlah Kursi
1.
PDI Perjuangan
17
2.
PKB
8
3.
P Golkar
6
4.
PAN
5
5.
PPP
2
6.
PBB
1
7.
PDI
1
8.
TNI/Polri
5

Jumlah
45
Sumber: Diolah dari data DPRD Kabupaten Banyumas

Profil Calon dan Partai Pengusung
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pilkada 2003
No
Pasangan Calon Bupati&Wakil
Latarbelakang Calon
Partai Pengusung
1.
Letkol Inf Aris Setiono
Drs Imam Durori, MAg
Bupati Banyumas
Anggota DPRD F-PKB
F-P Golkar
2.
Drs Bambang Priyono, Msi
Musaddad Bikri Noor, SH
Sekda Banyumas
Ketua DPC PKB
Koalisi F-PDI Perjuangan & F-PKB
3.
dr. Tri Waluyo Basuki
Drs Restriarto Efiawan, MM
Ketua DPRD, F-PDIP
Kader PAN
F-Gabungan (PAN, PPP, PDI, PBB)
Sumber: Diolah dari data DPRD Kabupaten Banyumas        
          Dalam hitungan politik, diatas kertas Drs. Bambang Priyono, MSi didukung dua kekuatan fraksi yang cukup besar (F-PDIP dan F-PKB), sementara Letkol Inf Aris Setiono sebagai bupati yang militer di dukung kekuatan politik orde baru (F-Partai Golkar dan Fraksi TNI/Polri). Tetapi pada kenyataannya dr. Tri Waluyo Basuki memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan dalam memecah suara F-PDIP. Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dilaksanakan dalam dua putaran dengan kemenangan tipis, selisih 1 (satu) suara pada putaran pertama oleh Drs Bambang Priyono, MSi (16 suara) atas Letkol Inf Aris Setiono (15 suara). Sementara dr. Tri Waluyo Basuki memperoleh 14 suara.
          Pada pemilihan putaran kedua akhirnya dimenangkan oleh Letkol Inf Aris Setiono memperoleh 28 suara, sementara Drs Bambang Priyono, MSi hanya memperoleh 17 suara, bertambah 1 suara. Peran politik penting dimainkan oleh dr. Tri Waluyo Basuki dalam menarik dukungan suara untuk memenangkan Letkol Inf Aris Setiono. Tentu saja dukungan politik dr Tri Waluyo Basuki kepada Letkol Inf Aris Setiono melalui proses negosiasi politik yang sangat singkat, oleh karena dari pemilihan putaran pertama ke pemilihan putaran kedua hanya dibatasi jeda waktu istirahat 15 menit. Pasangan Letkol Inf Aris Setiono terpilih sebagai Bupati Banyumas untuk masa jabatan 2003-2008.
Perolehan Suara Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pilkada 2003
No
Pasangan Calon Bupati & Wakil
Putaran I
Putaran II
1.
Letkol Inf Aris Setiono
Drs Imam Durori
15
28
2.
Drs Bambang Priyono
Musaddad Bikri Noor, SH
16
17
3.
dr. Tri Waluyo Basuki
Drs Restriarto Efiawan, MM
14
15
          Sumber: Diolah dari data DPRD Kabupaten Banyumas
          Peran elit ekonomi, pemilik modal sangat penting dalam kontestasi pilkada ini. Diantara elit penguasah menjadi donator para kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tidak terkecuali, Made mempunyai peran yang sangat penting. Sesungguhnya Made bersimpati kepada pasangan Drs Bambang Priyono, MSi dan Musaddad Bikri Noor, SH. Ketika ternyata pilkada dimenangkan Letkol Inf Aris Setiono, maka secara realistis Made ikut memberi bantuan operasional politik untuk “melunasi biaya politik” yang harus ditanggung pasangan ini kepada kelompok politik yang telah melimpahkan dukungan suara dalam memenangkan dirinya. Bantuan Made kepada pihak pemenang nantinya akan mempengaruhi konstelasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangsan bisnis di Purwokerto, dimana Made sebagai pemain utama dalam bisnis perumahan dan pusat perbelanjaan.
          Tidak jauh berbeda dengan kontestasi politik pilkada 2003, maka kontestasi politik pemilu 2004, peran swasta masih tetap penting. Beberapa pengusaha menjadi donator partai-partai politik besar. Dengan harapan, para politisi di dewan nanti dapat memberi dukungan bagi pengembangan bisnis mereka yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan pemerintah dengan dewan. Muncullah nama Buntoro pengusaha keturunan tionghoa yang memberikan back-up kepada Suherman, Ketua DPC PDI Perjuangan terpilih sebagai anggota DPRD, sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas namun tersandung kasus ijazah palsu. Tim pengacara Buntoro tampil sebagai pihak yang membela Suherman.
          Buntoro adalah lawan bisnis Made. Meski keduanya sesame keturunan tionghoa, keduanya bersaing keras. Bisnis Buntoro di Purwokerto meski tidak sebesar Made, tetapi wilayah pengembangan bisnis Buntoro justru di luar Kabupaten Banyumas. Buntoro sangat ahli dalam hal mendekati pihak penguasa politik. Pada masa pemerintahan Gus Dur, dia sangat dekat dengan para politisi PKB. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati sangat dekat dengan politisi PDI Perjuangan. Apa yang menjadi kepentingan Buntoro adalah membangun Mall dan Rita Dept Store dalam ukuran yang besar. Sepanjang pemerintahan Bupati Letkol Inf Aris Setiono periode kedua praktis kebijakan pemerintahannya dalam tarikan-tarikan politik dan ekonomi kelompok swasta dimana beberapa aktor politik anggota DPRD juga ikut memainkan peran yang sangat penting. Sementara itu kebijakan pemerintah memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni menjadi ajang kampanye partai politik untuk mendapatkan porsi bantuan itu untuk disalurkan kepada konstituennya.
Peta Politik Anggota DPRD Kabupaten Banyumas 2004-2009
No
Partai Politik
Jumlah Kursi
1.
PDI Perjuangan
16
2.
PKB
8
3.
P Golkar
8
4.
PAN
5
5.
PPP
3
6.
PKS
1
7.
P Demokrat
4

Jumlah
45
Sumber: Diolah dari data KPUD Kabupaten Banyumas

Pilkada Langsung Banyumas 2008
Pilkada 2008 di Kabupaten Banyumas merupakan pengalaman politik pertama bagi masyarakat Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Meski demikian memilih pemimpin secara langsung bukanlah pengalaman politik pertama bagi masyarakat. Masyarakat sejak lama sudah terlibat dalam pilkades langsung, dan tahun 2004 masyarakat terlibat dalam pilpres secara langsung. Makna penting pilkada Kabupaten Banyumas, rentang waktu digelarnya pilkada langsung di Indonesia sejak 2005, menjadi ajang bagi masyarakat dan elite politik Banyumas belajar dari berbagai pengalaman pilkada di berbagai daerah.

Profil Calon dan Partai Pengusung
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pilkada 2008
No
Pasangan Calon Bupati&Wakil
Latarbelakang Calon
Partai Pengusung
1.
Aris Wahyudi
Drs Asroru Maula
Profesional
Profesional Muda NU
PDI Perjuangan
2.
Singgih Wiranto, SH
Dra Hj Laily Mansur
Sekda Banyumas
Ketua Muslimat NU
P Golkar
3.
Drs Mardjoko
Ir Achmad Husein
Mantan Pejabat Pusat
Direktur PDAM Banyumas
PKB
4.
Drs Bambang Priyono
Tossy Ariyanto
Mantan Sekda Banyumas
Pengusaha, Kader PKS
P Demokrat & PKS, PPP
Sumber: Diolah dari data KPUD Kabupaten Banyumas 
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bupati yang sejak awal diprediksi bersaing ketat adalah pasangan Bambang Priyono dan Tossy Ariyanto dengan pasangan Singgih Wiranto dan Hj Laily Mansur. Kedua pasangan calon tersebut, jika dikalkulasi secara politik, keduanya mempunyai sumberdaya politik yang cukup tangguh. Bambang Priyono adalah mantan Sekda Kabupaten Banyumas, sementara Singgih Wiranto adalah Sekda Kabupaten Banyumas. Kedua pasangan calon ini mengkaitkan diri dengan kekuatan sumberdaya kultural dan keagamaan. Bambang Priyono adalah mantan sekda, pejabat professional yang lebih dikenal dekat dengan kalangan “abangan” dan secara religious juga sangat dekat dengan warga NU. Demikian pula calon wakil bupati Hj Laili Mansur, pasangan calon bupati Singgih Wiranto adalah Ketua Muslimat NU Kabupaten Banyumas dan mewakili pemilih perempuan. Pasangan calon Aris Wahyudi dan Drs Asroru Maula yang di dukung oleh PDI Perjuangan dan latar belakang Drs Asroru Maula anak dari mantan tokoh Golkar dan mantan Ketua Muslimat NU Banyumas, Hj Nur Kamilah sesungguhnya mempunyai potensi politik yang besar.
Tetapi akhirnya pilkada langsung Banyumas 2008 dimenangkan oleh pasangan Mardjoko dan Achmad Husein yang dicalonkan oleh PKB. Bagi Mardjoko dan Husein, kemenangan ini sebuah “kemenangan yang sempurna”, karena di dukung oleh sumberdaya politik, ekonomi, agama dan budaya yang saling berkaitan. Tentu saja, karena di dukung manageman politik yang baik dan unsur-unsur penting lainnya seperti keterlibatan kelompok akademisi dan elemen sosial keagamaan dalam tim kemenangan Mardjoko dan Achmad Husein.
Kemunculan politik pasangan Mardjoko dan Achmad Husein ini sangat tiba-tiba, yaitu melalui proses rekruitmen politik PKB yang kurang lebih “tidak transparan”. Bahkan banyak kalangan internal PKB tidak banyak mengetahui latar belakang politik dan “tradisi sosial keagamaan” kedua pasangan calon tersebut. Lemahnya manageman partai dalam tubuh PKB telah menghasilkan lahirnya rekrutmen calon pemimpin politik yang sama sekali “tidak menjadi bagian penting dari partai dan konstituen partai”, sebagaimana tercermin dalam hubungan antara Bupati Mardjoko dengan PKB. Jadi Mardjoko dicalonkan oleh PKB lebih sebagai sebuah “perdagangan politik” yang secara terbuka dilakukan oleh elite-elite PKB. Sumber daya ekonomi (modal) yang sangat besar tentu mempengaruhi bergeraknya mesin politik tim kampanye Mardjoko dan Achmad Husein.
Mardjoko adalah kakak kandung dari penguasa “cendana” asli Banyumas, Wisnu Suhardono. Kemenangan Mardjoko selain di dukung oleh managemen politik yang baik juga dukungan “glontoran” biaya politik yang sangat besar. Sementara pada level isu politik, sejak awal kemunculannya Mardjoko mengkampanyekan gerakan pro-investasi, pro pasar, membuka pabrik dan lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Rakyat secara nyata menjatuhkan pilihannya pada calon yang membawa isu lebih riil, menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ikut bermainnya Wisnu Suhardono setidaknya akan merubah arena politik dan ekonomi bagi pemerintahan Mardjoko - Achmad Husein dalam mengambil kebijakan publik yang sudah tidak lagi “dalam tawanan kelompok swasta lama”. Tetapi sebagian masyarakat tetap mewaspadai, karena bermainnya Wisnu Suhardono dapat menjadi bayang-bayang “tawanan kelompok swasta baru” bagi bupati Mardjoko. Sementara pada aras civil society terus merespons secara kritis terhadap kebijakan pemerintahan Mardjoko yang seolah “berjalan sesuai dengan keinginnan politiknya yang bebas”. Secara berangsur, pemerintahan Mardjoko pada akhirnya melibatkan kelompok swasta, sebagaimana visi dirinya yang pro pasar, pro inverstasi sejak semula dalam kampanyenya.

Penutup
            Relasi elite politik dan ekonomi dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Banyumas telah mempengaruhi kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah. Aktor swasta memainkan peran yang sangat penting dalam membangun relasi politik dengan aktor pemerintah dan politisi. Kebijakan publik seperti relokasi Pasar Wage dan tukar guling tanah bondo desa yang bermuara pada kepentingan swasta dan aktor politik pemerintah menimbulkan reaksi politik warga.
Keterbukaan struktur politik pasca reformasi telah merubah konfigurasi elit lama. Proses demokratisasi prosedural (pilkada langsung) ditingkat lokal menggeser relasi menjadi kompetisional yang lebih terbuka, memaksa merubah struktur elit dari situasi konfliktual tanpa adanya aturan main bersama yang disepakati, menuju kompetisi elite dalam prosedur demokrasi.
Konfigurasi politik ini sekaligus sebagai triger politik bagi warga untuk mengorganisasi diri membentuk asosiasi civil society. Dinamika politik lokal di Kabupaten Banyumas dalam aras relasi ekonomi dan politik melahirkan adanya broker politik yang ikut memainkan peranan sebagai intermediary politic antara pihak swasta, pemerintah dan masyarakat.


Sumber bacaan:

Michael Lipton, 1980, Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development (WPPSP), Cambridge Harvard University Press

R Siti Zuhro (editor),  2009, Peran Aktor Dalam Demokratisasi, Ombak, Yogjakarta.

Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar, PLOD-JIP Fisipol UGM, Yogyakarta.

Tri Chandra Aprianto, 2009, Reforma Agraria; Potret Pasang Surut Sejarah Kebangsaan Indonesia, paper, belum diterbitkan.

T.B. Bottomore, 2006, Elite dan Masyarakat, Akbar Tandjung Institute, Jakarta.



[1] Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto dan Mahasiswa Pascasarjana  Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.
[2] Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi (Unsil), Tasikmalaya dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.
[3] Baca lebih lanjut mengenai konsep urban bias dalam Michael Lipton, 1980, Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development (WPPSP), Cambridge Harvard University Press.
[4] Tri Chandra Aprianto, 2009, Reforma Agraria; Potret Pasang Surut Sejarah Kebangsaan Indonesia, paper, belum diterbitkan.

0 komentar:

Post a Comment