Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Jika sebuah negara diibaratkan sebagai kapal, maka secara teoritis dalam sebuah sistem demokrasi rakyat memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan berbagai macam kebijakan yang kemudian akan digunakan sebagai landasan bagaimana sebuah negara itu berlayar.

Demokrasi yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sistem politik yang terbaik ternyata masih menjadi perdebatan khususnya jika melihat bagaimana demokrasi itu diterapkan pada konteks masyarakat kontemporer yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda mengikuti pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek dan dan dimensi baru dalam masyarakat tersebut.

Demokrasi adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Tentu saja, demokrasi ini harus melalui beberapa pembenahan dan dan penyesuaian dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pembenahan dan penyesuaian itu terus berlangsung sampai saat ini dan terus dilaksanakan oleh berbagai komponen yang membangun demokrasi di Indonesia salah satunya adalah yang terjadi  pada tataran aktor politik. Tujuan akhir dari semua itu tidak lain demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Jurnal edisi kali ini mempunyai tema besar tentang bagaimana aktor politik sebagai salah satu komponen yang membangun demokrasi berperilaku dan menjalankan peran dan fungsinya dalam sistem politik demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Tulisan pertama yang ditulis oleh Edi Kusmayadi dan Taufik Nurohman mengkaji pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tingkat desa yang mempunyai peranan yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta serta kesejahteraan masyarakat desa. Namun hal ini masih menemui beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari peraturan-peraturan dan kebijakan yang mengatur reformasi birokrasi.

Tulisan kedua yang ditulis oleh Fitriyani Yuliawati dan Subhan Agung mengkaji perilaku elit politik di tingkat lokal yang sangat rentan menimbulkan konflik. Tulisan ini membahas konflik elit lokal pada pembentukan Kabupaten Pangandaran dimana pada saat pemekaran wilayah diwacanakan dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat namun ternyata dilapangan justru rentan akan konflik antar elit yang memiliki kepentingan masing-masing.

Oktafiani Catur Pratiwi dalam tulisan selanjutnya yang berjudul Demokrasi Ala “Incumbent” juga mengkaji tentang pertarungan antara elit lokal namun kali ini dalam arena pilkada langsung. Dalam tulisannya ini dibahas tentang bagaimana strategi para calon kepala daerah untuk bisa bertahan dan memenangkan pertarungan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah modal kepopuleran yang dimiliki oleh para calon incumbent.

Tulisan selanjutnya yang ditulis oleh Tunjung Linggarwati dan Renny Miryanti mengkaji tentang bagaimana aktor politik memegang perannnya dalam mempengaruhi ekonomi politik dan bagaimana menghadapi liberalisasi arus informasi, barang, modal dan tenaga kerja. Dalam tulisan ini digambarkan kondisi tenaga kerja di daerah Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan upaya dari Pemerintah Daerah Banyumas dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja dalam menghadapi aliran bebas tenaga kerja terampil ASEAN Free Trade Area terutama Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Tulisan kelima oleh Andi Ali Said Akbar mengkaji tentang bagaimana aktor politik yang berlatar belakang militer memainkan peranannya dalam konstelasi politik Indonesia. Dijelaskan dalam tulisan ini bahwa walaupun sebagian masyarakat trauma dan dan skeptis terhadap militer namun saat ini tokoh militer justru semakin bangkit berkibar di banyak partai baik pada level lokal maupun nasional baik pada partai baru maupun partai lama.

Tulisan tentang kiprah tokoh militer dalam partai politik diatas disambung oleh Akhmad Satori dengan mengkaji tentang bagaimana  militer sebagai aktor atau kekuatan politik merespon ICMI yang juga lahir sebagai kekuatan politik tandingan pada saat menjelang berakhirnya orde baru.