Penguatan Opini Publik dan Reduksi Demokrasi : Studi Kasus dalam Wacana Gerakan Nasional Pemilihan Presiden Satu Putaran pada Pemilu 2009

Oleh : 

Subhan Agung


Pendahuluan

Seperti yang sudah kami sampaikan dalam tugas paper sebelumnya, bahwa  ada upaya dari personal atau kelompok tertentu yakni Lingkar Studi Demokrasi, yang diwakili Denny ZA, yang menyarankan untuk melakukan pemilihan presiden satu putaran. Lewat serangkaian survai yang digawangi oleh institusi Lingkaran Survai Indonesia yang menyiratkan keunggulan mutlak pasangan SBY-Boediono telah memberikan rekomendasi untuk dilaksanakannya Pemilihan Presiden Satu Putaran. Rekomendasi ini kemudian berkembang menjadi Gerakan Nasional Pemilihan Presiden Satu Putaran.
Gerakan yang menjadi marak ini sebenarnya adalah rekomendasi dari hasil riset lembaga survai yang cukup dikenal luas dalam publik politik kita, namun yang kemudian mengejutkan adalah adanya gerakan Denny ZA sebagai aktor utama dalam lembaga survai itu  yang mendukung bahkan mencoba menggerakan elemen masyrakat untuk mengkampanyekan pemilihan Presiden satu putaran. Mengapa kemudian hal ini menimbulkan kecurigaan kampanye terselubung pihak SBY yang menunggangi lembaga tersebut dan menggiring opini satu putaran, karena pihak SBY-Boediono sangat yakin dalam pemilihan presiden putaran pertama pihaknya akan mendapatkan perolehan suara mutlak. Sedangkan yang lainnya menggagap satu putaran hanya menguntungkan incumbent belaka, dengan dalih kualitas demokrasi tergadaikan dengan hanya menghemat biaya. Padahal di sisi lain juga menyiratkan ketidakpercayadirian mereka (Megawati dan Jusuf Kalla beserta pasangannya).
Tulisan ini akan berusaha melihat bagaimana opini publik yang dilakukan oleh Denny ZA dan kelompok LSD dan LSI mampu dikelola oleh penguasa untuk kepentingan tertentu, lewat berbagai upaya, salah satunya melakukan oligarki  dengan kalangan tekhnokratis yang banyak bergulat dengan fakta ilmiah dan kajian akademik. Dan bagaimana juga opini yang terbentuk mereduksi demokratisasi dengan dalih penghematan uang negara.

Proses Terbentuknya Opini Publik
Menurut Rod Haque dan Martin Harrop[1] ada 5 aspek yang menjadi model terkenal dalam proses komunikasi politik, yaitu : sender (pemberi pesan), channel (saluran, media), message (pesan yang disampaikan), receiver (penerima pesan), dan impact (dampak dari pesan tersebut). Model ini merupakan model konvensional yang juga biasa digunakan dalam proses komunikasi politik.
Dalam konteks kajian kasus ini adalah Denny ZA sebagai sender yang menjadi aktor penentu dalam proses penyebaran pesan politik. Massage politik yang disebarkannya adalah Pilpres satu putaran memangkas pengeluaran Negara sampai 2,8 Trilyun, artinya Negara akan menghemat uang rakyat sebesar nominal tersebut. Maka rakyat harus mendukung Pilpres satu putaran. Channel yang digunakan oleh Denny ZA adalah media. Seperti kita ketahui, Denny ZA diikuti oleh Konsultan Citra Indonesia lewat berbagai media seperti koran, televisi, tabloid dan lain sebagainya. Bahkan dalam salah satu iklan LSI di media-media, selain mengkampanyekan Pilpres satu putaran juga memasang gambar pasangan SBY-Boediono seperti terlihat dalam gambar di atas, yang secara tidak langsung anggapan masyarakat bisa bias supaya mendukung SBY. Masyarakat sebagai penerima pesan biasanya menerima apa adanya sebagai informasi politik yang biasanya menjadi brand, ketika iklan politik tersebut secara intensif terus-menerus diputar. Dan impactnya adalah mulai menguatnya opini publik tentang Pilpres satu putaran.
Menguatnya opini satu putaran ini tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui proses yang intensif dan tentu saja melalui biaya yang tidak sedikit dan juga perlawanan dari kelompok yang kontra satu putaran seperti terlihat dalam gambar diatas. Sesuai dengan pendapat Neumann[2] bahwa sebuah pesan politik akan mudah diserap penerima pesan, dalam hal ini adalah masyarakat, jika pesan tersebut diekspos lewat media, baik cetak ataupun elektronik, juga baik lewat iklan khusus yang dibiayai oleh pemberi pesan ataupun sebagai impact dari iklan komersial, yang biasanya kemudian booming mewacana, dibahas dalam seminar-seminar, diskusi public  dan diskusi lainnya, sehingga secara tidak langsung menjadi isu bersama dan lambat laun menjadi opini publik. Sedangkan bagi penerima pasif, seperti rakyat di pedesan penerimaan terhadap pesan cenderung lebih mudah. Hal tersebut dikarenakan pesan tersebut hadir every where, terjadi kumulasi pesan pada every time, sehingga terbentuklah konsensus nilai yakni dalam kasus ini adalah opini masyarakat untuk Pilpres satu putaran. Dan tentunya masyarakat juga menilai pasangan mana yang dari awal konsisten terhadap Pilpres satu putaran.

Penguatan Opini Publik
Dalam kasus ini memang tidak pelak lagi bagaimana Denny ZA dan lembaga survainya mampu mengkomunikasikan isu ini menjadi isu nasional, lebih jauh lagi menjadi kesepahaman sebagian besar masyarakat. Namun, sebuah opini publik jika tidak dikelola, maka lambat laun akan mengalami ketergerusan dan lambat laun hilang.
Di negara-negara modern di dunia, dalam proses pengelolaan opini publik ada beberapa institusi yang dianggap paling memungkinkan melakukannya yakni[3] : pertama, parliament, di mana institusi ini biasa dipersepsikan sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Lewat isu-isu politik yang populis, parlemen bisa secara mudah melakukan penyebaran opini publik di masyarakat. Kedua, newspaper and the broadcast media. Media, baik cetak ataupun elektronik memiliki peran yang besar dalam proses penggiringan satu opini tertentu, dan kemudian memprosesnya menjadi opini publik. Ketiga, polling. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, polling lewat data-data dan bangunan analisisnya dapat secara efektif melakukan penggiringan opini seperti parlemen dan media.
Dalam proses penggiringan opini publik tersebut dalam prakteknya ketiga institusi tersebut tidaklah bergerak sendidri-sendiri, namun ada kerja sama inhernt sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kasus Gerakan Pilpres Satu Putaran ini, institusi yang pertama kali mengeluarkan message Pilpres Satu Putaran adalah Lembaga Studi Demokrasi dan Denny ZA, tentu saja dalam pemetaan Axford disebut lembaga Polling, bagaimana wacana ini dikampanyekan Denny ZA dengan alasan pemangkasan uang negara 2,8 Trilyun dan di sisi lain juga dapat memperpendek konflik politik antar lapisan masyarakat sebagai akibat langsung dari demokrasi.
Pesan politik seperti disebut di atas, kemudian diramu dan dilempar ke media dan media “menyantapnya”[4]. Dalam kasus ini media memang tidak dalam proporsi mendukung atau tidaknya kampanye Pilpres Satu Putaran, namun ekspose media yang terus-menerus semisal isu Pilpres Satu Putaran Saja !, Hemat Uang Negara, Hemat Uang Rakyat terus-menerus didengungkan media. Lamban laun terbentuk pemikiran masyarakat[5] tentang Pilpres Satu Putaran. Pers dalam kasus ini tidak menggiring bagaimana pemilihan presiden lebih berkualitas, namun bagaimana Pemilihan Presiden lebih efektif dan ngirit biaya.
Dalam prakteknya pula, tidak hanya ada tiga institusi tersebut di atas yang bermain dalam kasus penggiringan opini publik Gerakan Nasional Pemilihan Presiden Satu Putaran ini sukses, tetapi juga peranan pemerintah yang juga incumbent yang mampu menangkap isu ini dan dimanfaatkan untuk menggiring bahwa SBY-Boediono identik dengan Pilpres Satu Putaran. Rezim SBY dalam hal ini—di luar benar tidaknya menunggangi Denny ZA dan lembaga suvainya--, jelas pintar dalam memanfaatkan momentum ini dan memanfaatkan keluasan jaringan yang dimiliki pemerintah untuk mendukung pemilihan presiden lewat satu putaran saja.
Keidentikan tersebut juga terlihat dalam salah satu iklan kampanye Denny ZA dan lembaga survainya yang mencantumkan gambar pasangan SBY-Boediono, hal ini jelas dalam pemahaman penerima pesan (masyarakat), bahwa Denny ZA  dan LSD atau LSI-nya mendukung pasangan SBY-Boediono, Bukan kemudian bagaimana lembaga polling yang nota bene adalah wahana pengkajian akademis bisa memberikan kontribusi dalam memberikan pendidikan politik dan membaca dinamika demokrasi yang fair dan melahirkan keputusan yang legitimate nanitnya. Kasus ini memberikan kesan bahwa pemerintah __diluar benar tidaknya—mampu menunggangi lembaga survai tersebut untuk kepentingan pasangan SBY-Boediono. Kemudian dalam iklannya Mega-Pro mencantumkan gambar Denny ZA dalam Pilpres Satu Putaran[6], yang kemudian diprotes LSI. Pemprotesan ini semakin menguatkan bahwa Denny ZA dan LSI nya identik dengan SBY- Boediono.
Kesuksesan opini publik ini juga dikuatkan oleh rival-rival politik SBY-Boediono (Megawati dan Jusuf Kalla beserta pasangannya), di mana kita juga tahu bahwa kedua pasangan ini pada awalnya kontra terhadap isu Gerakan Nasional Pilpres Satu Putaran ini[7]. Namun, karena kuatnya penguatan opini publik yang dibangun media dan politik citranya SBY dan tim suksesnya, rival-rival politik ini pun akhirnya mencari “jalan aman” dengan mengikuti arus Pilpres satu putaran dengan catatan tetap memilih mereka.
Politik “jalan aman” dalam memaknai isu gerakan nasional Pilpres satu putaran ini merupakan respon politik dari pasangan keduanya. Jadi jelas dalam hal ini sebenarnya bukan substansi demokrasi yang mereka perjuangkan, karena “mengalahnya” mereka yang sebelumnya menginginkan Pilpres dua putaran lebih pada kepentingan kemenangan mereka, yang kurang pede kemenangan dapat diraih lewat satu putaran. Sebab jika memang yang diperjuangkan adalah pendewasaan dan perbaikan sistem demokrasi supaya terjadi dinamika demokrasi yang fair dan menghasilkan pemerintahan bersih, demokratis dan legitimate, maka tentunya keduanya memiliki akses yang baik untuk melakukan counter-isue lewat jaringan media dan atau institusi lainnya yang punya kekuatan strategis dalam melakukan itu. Gejala “mengalahnya” rival-rival SBY inilah yang juga menjadi faktor penting menguatnya satu suara “Pilpres Satu Putaran Saja”, apalagi tidak sampai selesai di sana merekapun menggunakan isu tersebut untuk kampanye mereka juga, jadi secara otomatis, bulatlah suara itu menjadi opini publik.
Dalam kajian ilmu politik sebenaranya respon masyaakat yang pro dan kontra atas isu ini merupakan sesuatu yang biasa sebagai respon dan interpretasi kalangan masyarakat terhadap opini publik. Menurut Herbst (1998)[8] dalam opini public : “politicians respond to their perception of public opinion, but these interpretation can be systematically inaccurate, derived as they are from the distorting lens of interest groups and the selective telescope of the media”. Tetapi yang kemudian disayangkan adalah distorsi yang menjadi interpretasi rakyat mendukung salah satu calon, tanpa pilihan yang berdasar dari hati nurani, pilihan rasional dan kapabilitas calon.

Opini Publik dan Reduksi Demokratisasi
Memang janggal ketika opini publik yang biasanya bersanding dengan demokratisasi, disandingkan dengan ketergerusan (reduksi) esensi demokratisasi itu sendiri. Hal ini terjadi ketika opini publik bukan lagi mengarah pada bagaimana menciptakan public sphere yang baik dan bagaimana kehendak rakyat dapat dikelola menjadi satu kekuatan dalam melahirkan pemerintahan yang bersih, legitimate dan capable.
Opini publik memang memiliki kekuatan yang besar dalam membuat keseragaman sebagian besar masyarakat tentang kasus tertentu, opin publik juga ternyata tidak selamanya powerful dan dengan sendirinya akan mengalami ketergerusan dan lambat laun menguap begitu saja. Paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan public opini mulai tergerus dan lambat laun menguap dilupakan masyarakat.
Pertama[9], akibat dari opini publik adalah diturunkannya opini tersebut pada langkah-langkah praktis yang lebih detail. Dalam kasus ini adalah mencoblos dalam Pemilu dan hanya satu kali saja.  Padahal masyarakat tidak terlalu menganggap penting proses demokrasi yang penting bagi mereka adalah hasil dari proses itu. Lebih jauh lagi, mau dua atau satu putaran, bukan masalah rakyat dan siapapun presidennya yang penting mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kedua, dalam kasus opini publik Pilpres Satu Putaran ini isu menjadi terfragmentasi, konsentrasi menjadi pada pemangkasan uang negara 2,8 Trilyun, memperpendek konflik politik yang sebagai akbat dari demokrasi. Opini publik ini memang berhasil sampai pada tahapan Pilpres Satu Putaran atau dalam penafsiran masyarakat lainnya dimungkinkan juga Pilihlah Presiden SBY-Boediono dalam Pemilu !. Namun opini publik ini kurang memiliki dampak positif  jika terkait dengan substansi dari demokrasi itu sendiri, malahan di sisi lain lebih kental pada dukungan atas tarik-menarik kepentingan dari calon itu sendiri, bukan pada bagaimana menciptakan public sphere lewat sosialisasi politik yang bisa menumbuhkan kesadaran atas proses demokrasi yang sehat dan pendidikan politik bagi masyarakat.
Berbicara demokrasi tentunya banyak variannya dalam ilmu politik, tetapi paling tidak, ada pengerucutan jika terkait dengan opini public terkait kasus Pemilihan Presiden Satu Putaran saja. Demokrasi memiliki prinsip, di mana individu-individu dalam masyarakat bebas harus bebas pula untuk mengungkapkan apapun kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mereka miliki[10]. Demokrasi juga memungkinkan mereka berekspresi dalam persoalan pemilihan umum, bagaimana mereka mampu secara rasional memilih pilihan politiknya berdasar pertimbangannya sebagai warga suatu negara. Dari mulai kapasitas, kapabilitas, dan kualifikasi lain yang mejadikan secara sadar mereka memberikan sebuah pilihan.
Sebagai sebuah opini publik, Gerakan Nasional Pilpres Satu Putaran yang digawangi oleh LSD, LSI dan aktor Denny ZA tidak ada yang salah dan wajar dalam porsi memberikan informasi, kajian dan ajakan pada masyarakat. Namun menjadi salah ketika ajakan, pesan politik untuk masyarakat tersebut terjebak pada persaingan belaka. Harusnya bagaimana agen-agen seperti ini menjadi alat yang efektif membangun kesadaran politik seperti yang diungkapkan Linz di atas. Keterjebakan isu semisal memangkas biaya demi tercipatanya sebuah proses demokrasi yang optimal adalah kekeliruan besar bagi sebuah lembaga yang concern dan sangat memahami esensi demokrasi. Persoalan dua atau satu putaran adalah persoalan mana yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat dan dalam dataran politis adalah persoalan untuk bagaimana sistem politik demokratis mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan yang mendasar dan legitimasinya kuat.
Kalau soal hanya direduksi dengan pengiritan biaya, Pilihan langsung juga bisa dihapus digantikan dengan pilihan perwakilan saja, yang jauh lebih memangkas biaya. Namun, dinamika demokrasi di Indonesia kemudian berulir pada demokrai langsung, dan stake holder yang mampu memberikan pendidikan politik harusnya mampu memberikan pemahaman yang mendasar tentang hal ini pada masyarakat.

Penutup
Opini publik yang berhasil digulirkan berhasil pada dataran bagaimana mampu membuat respon dan persepsi masyarakat untuk melakukan pemilihan satu putaran, padahal satu atau dua putaran sebenarnya persoalan prosedur, yang tentu saja bisa dibuat lewat seperangkat aturan, supaya pemilihan mampu menyaring calon-calon yang kapasitas, kapabilitas dan legitimasi politiknya tidak dipertanyakan lagi. Jelas saja opini publik yang digiring oleh Denny ZA dan lembaganya lebih kepada menjadi jembatan “adu kepentingan”  antara calon yang bersaing. Jauh lebih penting dari itu sepertinya tidak mampu tercipta oleh pemberi massage dari opini publik ini yakni bagaimana opini publik lebih diarahkan pada penciptaan kultur politik yang demokratis dan fair.
Opini publik juga harusnya tidak hanya terjebak bagaimana diikuti banyak masyarakat, tapi juga bagaimana masyarakat mampu memahami bahwa langkah-langkah prosedural demokrasi yang paling cocok dan sesuai dengan konteks mereka seperti apa sehingga terbentuk public sphere yang sehat, kesadaran politik yang baik, tidak fragmatis. Dan harus diingat demokrasi kita masih sangat baru di dunia, masih membutuhkan terobosan-terobosan berdasarkan indegenoiusitas ke-indonesiaan sehingga mampu melahirkan demokrasi ke-indonesiaan.


Referensi

Andrew Heywood dalam Politics ; Second Edition, Palagrave, New York, 2002,
Barrie Axford, dkk, An Introduction Politics : Second Edition, Routledge: Taylor and Francis Groups, London and Newyork, 2002,
E.Noelle-Neumann, The spiral of silence: a theory of public opinion. Journal of Communication, 1974

Juan J. Linz, et.al, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat : Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain, Mizan, 2001.
Onong Uchyana Efendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komuniksai, Citra Aditya, Bandung, 1993.
Rod Haque dan Martin Harrop, Comparative Government and Politics : An Introduction, Palgrave.
Vincent Wright (Ed), Comparative Government and Politics ; Political Communications, Palgrave, New York.
 
Sumber Lain :
Kedaulatan Rakyat, 19 Juni 2009, Anggapan tim JK-Win, Pilpres Satu Putaran merupakan Teror Politik
Kompas, 22 Juni 2009, LSI Laporkan Spanduk Satu Putaran Mega-Prabowo.


[1]Dalam Vincent Wright (Ed), Comparative Government and Politics ; Political Communications, Palgrave,  England , hal 95-96.
[2] E. Noelle-Neumann, The spiral of silence : a theory of public opinion. Journal of Communication, 1974
[3]   Lihat dalam Barrie Axford, dkk, An Introduction Politics : Second Edition, Routledge : Taylor and Francis Groups, London and Newyork, 2002, hal. 400-401
[4] Tentang bagaimana pentingnya mass media dalam sosialisasi dan komunikasi politik, lihat Andrew Heywood dalam Politics ; Second Edition, Palagrave, New York, 2002, hal.202-204.
[5] Untuk melihat bagaimana terbentuknya opini public lewat iklan dalam media yang secara terus-menerus dan massif dapat mempengaruhi rakyat, lihat dalam Onong Uchyana Efendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komuniksai, Citra Aditya, Bandung, 1993, hal.287.
[6]    Kompas, 22 Juni 2009, LSI Laporkan Spanduk Satu Putaran Mega-Prabowo.
[7] Dalam Kedaulatan Rakyat,19 Juni 2009, Anggapan tim JK-Win, Pilpres Satu Putaran merupakan Teror Politik
[8] Dalam Rod Haque dan Martin Harrop, Comparative Government and Politics : An Introduction, Palgrave, hal. 104
[9] Ibid, hal. 104.
[10] Lihat dalam Juan J. Linz, et.al, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat : Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain, Mizan, 2001, hal.27.

4 komentar:

  1. Agus Kodarulloh, Bandung, Jawa BaratMarch 3, 2011 at 9:27 AM

    bagus artikelnya gan, ikut nimbrung copy ya..minta izin dulu, hee...

    ReplyDelete
  2. Silahkan saja gan, tapi mohon ikuti kelayakannya ketika mengcopy dengan menyebutkan sumber artikelnya.. Terima kasih..

    ReplyDelete
  3. mantap gung papernya izin copy n share ya, sumber referensinya saya sebutkan kok hehehe..

    ReplyDelete