Oleh : Ayib Rudi

Pada hari-hari ini masyarakat disuguhi oleh media masssa berbagai macam iklan politik, baik iklan politik calon presiden maupun iklan politik partai politik. Calon presiden maupun partai politik berlomba-lomba menawarkan janji-janji kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat akan memilih calon presiden dan partai politik bersangkutan. Upaya calon presiden dan partai politik untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat dengan menggunakan iklan politik di media massa tentunya sesuatu yang sah dan wajar. Cara ini barangkali dianggap cara yang paling efesien karena luasnya jangkaun media massa yang sampai pelosok-pelosok desa sekalipun.

Pada titik inilah, dengan leluasanya iklan politik masuk ke dalam kehidupan masyarakat, dibutuhkan sedikit kecerdasan dari masyarakat untuk menilai iklan politik tersebut secara hati-hati, tidak menelannya mentah-mentah. Bagaimanapun juga, iklan adalah iklan. Tidak jarang iklan memanipulasi, memberikan informasi yang tidak lengkap, dan memberikan janji-janji yang berlebihan. Pendek kata, masyarakat harus lebih jeli dalam menilai iklan politik, lebih jeli daripada menilai iklan produk barang yang habis dikonsumsi.

Salah satu contoh iklan politik yang menarik untuk dicermati adalah iklan politik Presiden SBY dan Partai Demokrat. Salah satu point yang ditonjolkan dalam iklan politik tersebut yaitu kebijakan Presiden SBY dalam menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Dengan iklan politik ini, masyarakat diajak berfikir bahwa penurunan harga BBM sampai tiga kali pada periode pemerintahan SBY ini adalah bukti kemurah hatian dan kepedulian SBY pada nasib rakyat kecil, dan merupakan prestasi besar SBY, sehingga oleh karenanya masyarakat harus terus mendukung SBY. Tentu saja, sasaran iklan politik model seperti ini adalah masyarakat awam yang kurang mengetahui perkembangan ekonomi dunia, khususnya perkembangan harga minyak mentah dunia. Apesnya, kebanyakan masyarakat Indonesia sampai hari ini adalah masyarakat yang awam terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan harga minyak dunia.

Bagi masyarakat yang cukup mencermati perkembangan ekonomi dan harga minyak mentah dunia, iklan politik SBY yang mengangkat penurunan harga BBM sampai tiga kali tersebut dianggap sebagai iklan politik yang konyol, lucu, dan sangat membodohi rakyat. Penurunan harga minyak sampai tiga kali tersebut bukanlah prestasi, apalagi bentuk kemurah hatian SBY. Penurunan tersebut karena memang harga minyak mentah dunia yang turun. Oleh karenanya, tidaklah bermoral menjadikan penurunan harga minyak tersebut sebagai materi iklan politik.

Periode pemerintahan SBY-JK memang dihiasi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, yang juga diikuti naik-turunnya harga BBM didalam negeri. Harga minyak mentah dunia per Desember 2004 pada level US$ 40 per barrel, naik menjadi US$ 60 per barrel pada Desember 2005 dan 2006, naik lagi menjadi US$ 90 per barrel pada Desember 2007, dan kemudian turun menjadi US$ 40 per barrel pada Desember 2008. Rekor tertinggi harga minyak mentah dunia pada level US$ 147 per barrel pada bulan Juli 2008. Sementara itu didalam negeri tercatat terjadi tiga kali kenaikan harga BBM dan tiga kali penurunan harga BBM, mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga BBM terjadi pada bulan Maret 2005, Desember 2005, dan Mei 2008, sedangkan penurunan terjadi pada bulan November 2008, Desember 2008, dan Januari 2009.

Saat berencana menaikkan harga BBM, pemerintah selalu ditentang oleh masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tersebut. Terjadi demonstrasi dimana-mana, baik dilakukan oleh mahasiswa, petani, nelayan, buruh, maupun sopir angkutan. Namun pemerintah tetap kukuh dengan pendiriannya untuk menaikkan harga BBM, dengan alasan jika harga BBM tidak dinaikkan maka akan terjadinya defisit anggaran yang besar karena subsidi BBM yang membengkak. Alasan pemerintah tersebut dalam batas tertentu sebenarnya bisa dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini adalah Negara nett importir minyak.

Saat ini ketika harga minyak mentah dunia di level US$ 40 per barel, apakah penurunan harga BBM sebanyak tiga kali, sehingga harga BBM menjadi Rp. 4.500,- adalah harga yang adil dan mencerminkan kepedulian pemerintahan SBY terhadap rakayat kecil, sehingga layak dijadikan materi iklan kampanye politik SBY?. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan sedikit hitung-hitungan sederhana (karena perhitungan yang sesungguhnya tentu lebih rumit). Jika harga minyak mentah dunia sebesar US$ 40 per barrel, dan diasumsikan biaya lifting, pengolahan dan pengangkutan sebesar US$ 10 per barrel, kurs rupiah terhadap dollar adalah Rp.11.000,-, dan 1 barrel sama dengan 159 liter, maka harga BBM tanpa subsidi per liternya dapat dihitung. Dengan menggunakan angka-angka tersebut diatas, maka harga BBM tanpa subsidi adalah sebesar Rp. 3.500,- per liter.

Dengan menggunakan perhitungan yang sangat sederhana tersebut diatas, ternyata saat ini rakyat bukannya disubsidi oleh negara, namun rakyatlah yang harus mensubsidi negara. Negara mengambil untung dari penurunan harga minyak mentah dunia. Hal ini tentu saja sesuatu yang tidak lazim dan merupakan sesuatu yang aneh. Biasanya negaralah yang mensubsidi rakyatnya, bukan sebaliknya. Lebih aneh lagi, aksi ambil untung dari bisnis minyak ini diikuti oleh kampanye politik SBY dan Partai Demokrat menggunakan materi penurunan harga BBM yang terjadi sebanyak tiga kali. Dengan demikian, iklan politik SBY dan Partai Demokrat tersebut adalah iklan politik yang membodohkan, memanipulasi dan tidak etis sama sekali. Tidak seharusnya SBY dan Partai Demokrat dalam kampanye politiknya menggunakan materi penurunan BBM tersebut.

Ayib Rudi

Penulis adalah peneliti di Bright Institut, Jakarta